PALANGKA RAYA/tabengan.co.id – Setelah Presiden RI Joko Widodo meninjau lokasi alternatif rencana pemindahan ibu kota, di daerah Bukit Nyuling, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gumas, Kalteng pada Rabu 8 Mei 2019 lalu, berlanjut pada Selasa 14 Mei 2019 dilakukan pertemuan atau koordinasi lanjutan.
Saat melakukan pertemuan atau koordinasi lanjutan tersebut, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran itu hanya bertemu secara “empat mata” dengan Presiden RI.
“Sudah dilakukan pertemuan/koordinasi lanjutan hari Selasa kemaren. Selasa kemaren Gubernur langsung bertemu dengan Presiden secara “empat mata”,” ujar Sekdaprov Kalteng Fahrizal Fitri, saat ditemui usai buka puas bersama di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Kalteng, Jumat (17/5).
Namun dia tidak menyebutkan apa hasil atau poin-poin apa saja yang dibahas dalam pertemuan Gubernur Kalteng dengan Presiden RI tersebut. Tetapi dalam waktu dekat ini, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI terkait hal tersebut, ujarnya.
Selain itu, dalam waktu dekat ini juga pihaknya akan melakukan dialog publik, terkait kesiapan Provinsi Kalteng untuk menjadi Ibu Kota Negara tersebut.
Sementara persiapan daerah Provinsi Kalteng untuk menjadi Ibu Kota tersebut, ujar Fahrizal, selain kesiapan lahan dan yang lainnya, pihaknya juga sudah mengusulakan beberapa kegiatan dalam rangka mendukung infrastruktur di Kalteng apabila daerah ini menjadi Ibu Kota Negara, termasuk di sektor anggaran.
Sehingga baik dari sektor pekerjaan umum, perhubungan, dan sektor-sektor yang lainnnya, semuanya kita usulkan dan pada Musrembangnas kemaren secara parallel.
“Kita berharap, apapun yang ditetapkan oleh pusat, kita harapkan agar Kalteng menjadi pilihan utama untuk menjadi Ibu Kota kedepan. Sehingga diharapkan dukungan dari seleuruh elemen masyarakat Kalteng, karena ini menjadi kebanggan bagi kita, dan kalau daerah ini menjadi Ibu Kota, maka dampak berikutnya adalah pembangunan yang luar biasa untuk Kalteng,” ujarnya.
Karena dia menilai, bahwa lokasi untuk pemindahan ibu kota negara pada 2019 ini sudah ditetapkan. Karena untuk pemindahan Ibu Kota tersebut merupakan keputusan strategis dan itu harus termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). dkw
