PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024, sudah di depan mata. Banyak pihak menyerukan netralitasnya, seperti yang disampaikan oleh Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kalteng Dagor Tri Setyo. Ia mengatakan bahwa IMM Kalteng menyatakan tidak akan terlibat dalam kepentingan politik ataupun berkolaborasi dengan partai politik manapun.
Menurutnya, aksi turun ke jalan mengkritisi kebijakan pemerintah rawan ditunggangi oleh kelompok elite politik yang memanfaatkan moment tersebut, untuk mendapatkan keuntungan baik dari segi politik maupun ekonomi.
“Terlebih ditahun politik, diperkirakan akan banyak tokoh dan elite politik yg berupaya melakukan pendekatan kepada organisasi mahasiswa demi kepentingan politik. Dalam aturan organisasi terdapat larangan yang menyatakan pengurus organisasi kemahasiswaan dilarang masuk dalam kepengurusan Parpol maupun terlibat langsung dalam politik praktis,” katanya, belum lama ini.
Dagor menambahkan komitmen tersebut merupakan bentuk dukungan agar pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 dapat berjalan jujur dan adil dengan mampu menjunjung tinggi netralitas dan integritas dalam pelaksanaan pemilu.
Beberapa waktu lalu, tambahnya, ada salah satu pimpinan Parpol yang mengajak mahasiswa dan elemen buruh untuk melaksanakan aksi demo secara besar-besaran dan atau aksi mogok, bahkan di Kalteng sendiri dimungkinkan dimana Parpol tersebut terdengar juga sedang mendekati mahasiswa untuk diajak dalam aksi tersebut.
“IMM secara tegas menolak hal tersebut karena sangat sarat dengan kepentingan politik dan tidak mau terperangkap dalam kepentingan politik sesaat. Kami juga menghimbau kepada semua elemen OKP mahasiswa serta teman-teman buruh untuk tidak ikut-ikutan aksi hanya karena iming-iming mendapatkan sesuatu, padahal hanya dimanfaatkan untuk kepentingan internal parpol,” ujarnya.
Ditempat berbeda, Wakil sekretaris Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kalteng Fitelli menyampaikan hal yang sama yakni pihaknya menyerukan tetap menjaga netralitas menjelang pelaksanaan pemilu tahun 2024 dan tidak akan dijadikan alat politik praktis oleh organisasi politik manapun.
“Itu semua agar organisasi mahasiswa tidak mudah dimanfaatkan oleh partai politik untuk kepentingan para elite politik. Organisasi mahasiswa turun kejalan seyogyanya murni menyuarakan kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan elite politik apalagi sampai menjadi alat politik,” tutupnya. rgb
