SAMPIT/TABENGAN.CO.ID-Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengusulkan pembangunan menara telekomunikasi atau BTS (Base Transceiver Station) di 35 titik di wilayah ini. Kepala Diskominfo Kotim Marjuki mengatakan pembangunan 35 BTS itu dilakukan untuk peningkatan jangkauan internet hingga ke pelosok.
“Dengan adanya pembangunan tersebut 2025 nanti Kotim diharapkan bebas dari wilayah blank spot dan lemah sinyal,” katanya.
Dilanjutkan Marjuki, usulan pembangunan 35 BTS itu terbagi dua, yakni 4 usulan disampaikan ke Direktorat Telekomunikasi Kementerian Kominfo, sedangkan 31 usulan lainnya disampaikan melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo.
BAKTI merupakan unit organisasi noneselon di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. BAKTI pada 2024 ini sudah memprogramkan kegiatan pembangunan kembali beberapa BTS di wilayah-wilayah yang memang dianggap blank spot yaitu wilayah terpencil, terpencar dan terluar.
Marjuki menjelaskan, dari 168 desa di Kotim saat ini ada 147 desa yang dianggap sinyalnya bagus. Serta delapan desa blank spot atau belum ada sinyal dan sisanya mengalami lemah sinyal.
“Kalau kategori lemah sinyal itu artinya sudah ada internet tapi sinyalnya kecil dan tidak menyebar sehingga perlu dilakukan penguatan,” jelasnya.
Empat usulan BTS yang disampaikan ke Direktorat Telekomunikasi yaitu berlokasi di Desa Rawasari Kecamatan Pulau Hanaut, Ganepo Kecamatan Seranau, Tumbang Kania Kecamatan Bukit Santuai, Biru Maju Kecamatan Telawang.
Marjuki bersyukur karena sudah ada tanggapan dari Direktorat Telekomunikasi Kementerian Kominfo.
“Empat desa ini menjadi sampel. Harapan kita setelah klarifikasi dari Direktorat Telekomunikasi Kominfo ini daerah yang dianggap blank spot itu akan direalisasikan pembangunan BTS dan penguatan layanan internet di sana,” ujar Marjuki.
Sementara itu terkait 31 usulan yang disampaikan kepada BAKTI Kominfo, sebarannya mengacu kebutuhan di sektor pendidikan, kesehatan, keamanan, keagamaan dan lainnya yang merupakan usulan dari Polri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan lainnya.
Terhadap 31 lokasi ini dalam waktu dekat akan dilakukan tinjauan lapangan bersama oleh tim dari BAKTI Kominfo untuk mengecek apakah betul-betul di lokasi itu blank spot atau lemah sinyal. Setelah itu akan dievaluasi untuk diputuskan disetujui atau tidak.
Menurut Marjuki, penguatan layanan telekomunikasi sangat penting karena kebutuhan desa terhadap internet semakin tinggi.
“Selain untuk kepentingan aktivitas masyarakat, kini pelayanan di pemerintahan desa juga semakin banyak yang menggunakan digitalisasi dan online,”tandasnya. (MS)
