SAMPIT/TABENGAN.CO.ID – Anggota DPRD Kotim minta pemerintah kabupaten dalam upaya merealisasikan Sekolah Rakyat harus disertai perencanaan yang matang, sehingga tak perlu tergesa-gesa.
“Kami berharap agar pemerintah kabupaten tidak terburu-buru membuat keputusan hanya karena euforia pusat terkait Sekolah Rakyat. Jika tidak dipersiapkan secara matang, justru bisa menimbulkan persoalan besar,” kata Anggota Komisi III DPRD Kotim Sihol Parningotan Lumban Gaol di Sampit.
Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah pusat yang pembiayaannya ditanggung oleh pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya sebagai fasilitator. Meski begitu, perencanaan yang dilakukan di pemerintah daerah juga harus matang, jangan sampai program ini justru menjadi beban baru bagi daerah.
Tujuan awal program Sekolah Rakyat adalah meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun hal itu akan gagal jika infrastruktur dan sumber daya pendukung tidak siap.
“Harus ada kejelasan dulu, mulai dari pembangunan fisik sekolah, lokasi, tenaga pengajar, baru kemudian rekrut siswa. Kalau langsung buka pendaftaran siswa tanpa kesiapan, hasilnya bisa tidak maksimal,” ujar Politisi Partai Demokrat ini.
Gaol mengaku setuju dengan pembangunan Sekolah Rakyat di Kotim begitu pula terkait lokasi yang diusulkan pemerintah daerah, yakni di Jalan Lingkar Utara atau Jalan Ir Soekarno, sehingga SD hingga SMA bisa ditempatkan dalam satu kawasan terpadu.
Namun, ia mengingatkan implementasi program ini dilakukan secara simultan dan terencana. Jangan sampai keberadaan Sekolah Rakyat ini hanya menguntungkan bagi satu jenjang pendidikan saja, tapi membebani jenjang pendidikan lain.
“Ini harus direncanakan bersama dan jangan setengah-setengah. Jangan sampai hanya SMA saja yang diperhatikan, padahal di perkotaan saja masih banyak anak SD yang tertunda sekolah karena berbagai alasan,” sebutnya.
Gaol juga menyoroti potensi kecenderungan pemerintah daerah untuk sekadar memenuhi kuota Sekolah Rakyat atau menunjukkan dukungan terhadap program pemerintah pusat, tanpa benar-benar memikirkan kualitas pendidikan.
Menurutnya kecenderungan yang demikian tidak sepenuhnya salah, tetapi perlu juga mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi supaya jangan sampai pelaksanaan di lapangan nanti malah kacau.
Jangan sampai Program Sekolah Rakyat hanya menghasilkan lulusan yang punya ijazah, tapi tidak punya kualitas. Itu salah satu yang perlu diwaspadai.
“Kami juga akan terus mengawal program ini, untuk memastikan tujuan mulia program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kotim, terutama anak-anak yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan formal,” kata Gaol. dor/ist
