MUARA TEWEH/TABENGAN.CO.ID Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Tengah, secara resmi mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan nasional di wilayah setempat.
Permohonan tersebut tertuang dalam surat bernomor HM 0501-Bb29/421 tanggal 13 Maret 2025, yang ditandatangani oleh Kepala Balai BPJN Kalteng, Agung Yudhianto. Surat itu ditujukan langsung kepada Bupati Barito Utara di Muara Teweh.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa keterbatasan anggaran pada tahun 2025 akibat efisiensi belanja negara dan daerah sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 menjadi dasar permintaan partisipasi dari pemerintah daerah.
Setidaknya terdapat 10 ruas jalan nasional yang berada di wilayah Kabupaten Barito Utara yang dimohonkan untuk didukung dalam pelaksanaan pemeliharaan. Total panjang lebih dari 370 km. Beberapa ruas penting yang tercantum di antaranya: Sp. Muara Laung – Pasar Pujung (18,50 km), Pasar Pujung – Sp. Jl. Petriwi (49,05 km), Jl. Malawaken (Muara Teweh) – Benangin (82,72 km) dan Benangin – Bts. Provinsi Kaltim (60,06 km).
Menanggapi surat tersebut, Pj Bupati Barito Utara Indra Gunawan pada rapat evaluasi serapan anggaran dan fisik di aula setda lantai 1, Kamis (5 juni 2025) lalu, memerintahkan kepada Kepala Dinas PUPR untuk segera menangani perbaikan kedaruratan di ruas jalan nasional Kandui – Muara Teweh, mengingat jalan tersebut merupakan poros utama.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Barito Utara M Iman Topik menyatakan pihaknya siap mendukung secara teknis dan administratif sesuai dengan kemampuan daerah.
“Kami menyambut baik permintaan dari BPJN Kalimantan Tengah. Ini sejalan dengan semangat kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga konektivitas antar wilayah. Kami akan segera melakukan koordinasi lintas sektor untuk menentukan bentuk partisipasi yang dapat kami laksanakan,” ujar M Iman topik, Minggu (8/6).
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa infrastruktur jalan nasional sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dalam mendukung aktivitas logistik, distribusi barang, dan akses masyarakat pedalaman.
Di akhir perbincangan, Topik juga meminta agar pihak swasta dalam hal ini perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Barito Utara juga memiliki kepedulian membantu pemerintah daerah melakukan pemeliharaan jalan nasional yang ada di Barut.
“Soal infrastruktur jalan nasional bukan hanya semata-mata tanggung jawab pemerintah, pihak swasta yang berinvestasi di Barut dan menggunakan jalan negara juga harus punya kepedulian dan berkontribusi melakukan perbaikan atau pemeliharaan jalan nasional di Barut,” pinta Topik. (Old)
