PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID- Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait evaluasi dan pengawasan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Rapat dipimpin Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin melalui Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Raya Arbert Tombak, Kamis (11/9).
Dalam kesempatan ini, Arbert menegaskan bahwa rakor tersebut merupakan agenda rutin untuk meninjau progres pembangunan, penyerapan anggaran, hingga capaian pendapatan daerah.
“Ini rapat TEPRA, sifatnya rutin, membahas serapan anggaran, progres fisik, serta penerimaan daerah. Namun, ada beberapa catatan penting yang menjadi perhatian kita,” jelasnya.
Salah satu sorotan utama adalah rendahnya serapan anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Menurut Arbert, hal ini banyak dipengaruhi pola pembayaran kontrak proyek yang umumnya baru terealisasi di akhir tahun.
“Penekanan utama kami adalah mendorong OPD-OPD untuk bisa segera menyerap anggaran dengan baik. Karena dinamikanya memang OPD pengampu pembangunan infrastruktur itu kan dia berdasarkan termin, berdasarkan kontrak. Jadi pembayarannya tidak bisa tunduk kepada triwulan. Jadi kalau kontraknya jatuh di bulan November ya nanti, bulan November,” terangnya.
Selain mempercepat serapan, Pemko juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperluas sumber-sumber retribusi. Menurutnya angka target PAD itu akan secara otomatis meningkat dengan bertambahnya jaringan sumber PAD.
“Itu kami asumsikan seperti itu, jadi dengan sendirinya semakin banyak sumber PAD atau titik PAD, titik retribusi yang kita survei, kita lakukan inventarisir, dengan sendirinya angka penerimaan PAD juga akan meningkat,” katanya.
Dalam evaluasi, pihaknya menemukan adanya ketidaksesuaian antara laporan dengan kondisi lapangan. Untuk itu, Arbert menekankan pentingnya validasi data sebelum memasuki rapat pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (PETRA) tingkat Kalteng pada Oktober mendatang.
“Hasil laporan hampir tidak sinkron dari data yang telah terkumpul dengan fakta yang sudah dilaksanakan oleh OPD-OPD. Sehingga kita mendorong ke depan untuk lakukan DES, validasi sebelum PETRA,” tegasnya.
Arbert juga mengungkapkan tiga faktor utama yang memengaruhi realisasi anggaran tahun ini. Pertama, efisiensi anggaran yang menyebabkan pemangkasan pada pos perjalanan dinas dan konsumsi. Kedua, penyesuaian sistem e-katalog 6. Ketiga, masa transisi dari kepemimpinan kepala daerah penjabat menuju definitif.
Ia menambahkan, pemangkasan anggaran untuk perjalanan dinas maupun konsumsi turut memengaruhi pelaksanaan program.
“Nah ini sangat berpengaruh terhadap beberapa program-program kokoh daerah yang harusnya kita kejar dalam kurun waktu 1 tahun,” ucapnya.
Sementara itu, masa transisi dari RPJMD sementara menuju RPJMD lima tahunan juga menjadi tantangan tersendiri. Begitu kepala daerah definitif duduk, maka pihaknya harus menyusun lagi RPJMD lima tahun ke depan sehingga harus dicermati kembali.
Meski menghadapi berbagai tantangan, Arbert tetap optimistis target realisasi anggaran bisa dikejar hingga akhir tahun.
“Ini yang sedikit mengubah sehingga berdampak pada serapan anggaran yang kurang maksimal. Tapi yakin semua bisa tercapai di akhir tahun kalau pernyataan dari Kepala OPD tadi,” pungkasnya. nws
