PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Sejumlah posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya masih diisi pejabat berstatus pelaksana tugas (Plt). Bahkan untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda), hingga kini masih dijabat oleh pejabat sementara (Pj), belum ada penetapan definitif.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menegaskan kondisi ini tidak akan berlangsung lama. Menurutnya, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saat ini berstatus Plt akan segera ditetapkan menjadi pejabat definitif.
Namun, Fairid menekankan dirinya tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan.
“Segala sesuatu yang diputuskan itu hanya sekali diputuskan, tidak semerta-merta mengangkat, lalu nanti berganti lagi,” ujarnya Jumat (19/9).
Ia mencontohkan pengalamannya pada periode pertama menjabat sebagai wali kota, ketika pernah melakukan rotasi pejabat eselon II. Bahkan, kala itu tercatat hingga tiga pejabat yang harus dipindahkan.
Lebih jauh, Fairid mengungkapkan, banyak pejabat eselon II di lingkup Pemko Palangka Raya yang akan memasuki masa pensiun, mulai 2024 hingga akhir 2025. Kondisi inilah yang membuat pihaknya lebih berhati-hati.
“Jadi maksudnya adalah sekalian, sekalian rotasi, lelang jabatan, maksudnya biar sekalian tidak dua kali kerja,” tegas orang nomor satu di Kota Cantik ini.
Fairid pun memastikan, penetapan pejabat secara definitif akan menjadi langkah penting agar roda pemerintahan bisa bergerak lebih efektif dan optimal dalam melayani masyarakat.
Diketahui sejumlah OPD di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya yang masih dipimpin oleh Plt, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). nws
