PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya harus menghadapi tantangan berat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 mendatang. Hal ini menyusul kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 25 persen atau sekitar Rp155 triliun secara nasional.
Khusus untuk Palangka Raya, pemotongan tersebut berdampak signifikan, yakni berkurangnya dana transfer hingga Rp253 miliar. Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menegaskan, kondisi ini memaksa pemerintah kota melakukan penyesuaian strategi, termasuk efisiensi belanja dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Imbas yang untuk ke Kota Palangka Raya itu adalah Rp253 miliar. Artinya ya kami di sini akan melakukan penyesuaian-penyesuaian termasuk strategi-strategi dan lain-lain. Pasti berimbas ke pelayanan-pelayanan kepada masyarakat termasuk infrastruktur, artinya langkah yang pertama kami pasti efisiensi, kemudian melototin lagi belanja-belanja operasional,” kata Fairid, Kamis (25/9).
Fairid menjelaskan, pemangkasan TKD akan berimbas langsung pada berbagai program pelayanan publik. Meski begitu, ada anggaran yang tidak bisa diganggu gugat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan dengan nilai sekitar Rp39 miliar.
Sementara untuk sektor lain, pemerintah kota harus melakukan pengurangan atau penyesuaian. Salah satu strategi yang ditempuh adalah dengan mengoptimalkan penerimaan PAD, khususnya dari sektor pajak.
“Termasuk pajak reklame yang realisasinya rendah, akan kita rapatkan lagi aturan-aturannya agar lebih maksimal,” jelasnya.
Selain pajak, Pemko juga akan memanfaatkan aset-aset daerah melalui kerja sama dengan pihak ketiga, sehingga bisa menambah pemasukan daerah tanpa membebani warga secara langsung.
Wali Kota mengakui, salah satu sektor yang paling terdampak adalah pembangunan infrastruktur, khususnya jalan lingkungan dan drainase yang banyak diminta masyarakat. Pihaknya terpaksa harus melakukan efisiensi dengan menunda proyek pengerjaan infrastruktur. Karena dana transfer dipangkas, Pemko Palangka Raya akan berupaya mengejar program-program dari pemerintah pusat, terutama melalui Kementerian PUPR.
“Banyak masyarakat minta perbaikan jalan dan drainase. Inilah faktanya, ada kebijakan dari pusat yang memangkas anggaran daerah. Maka, kami akan berusaha mendapatkan dukungan dari program pusat,” ungkap Fairid.
Fairid menyoroti ketimpangan antara kebutuhan daerah yang meningkat dan kucuran dana transfer yang justru menurun. Ia mencontohkan, jumlah penduduk Palangka Raya saat ini mencapai sekitar 315 ribu jiwa dengan pertumbuhan infrastruktur yang signifikan, termasuk penambahan panjang jalan hingga lebih dari 100 kilometer.
Namun, meski kebutuhan pelayanan meningkat, dana transfer justru berkurang drastis. Menyikapi situasi ini, Pemko Palangka Raya berharap pemerintah pusat dapat memberi perhatian lebih, khususnya untuk pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Ia juga meminta masyarakat bersabar menghadapi kondisi ini, sembari tetap berpartisipasi dalam mendukung pembangunan melalui kepatuhan membayar pajak daerah seperti PBB.
“Kami mohon masyarakat bisa memahami kondisi ini. Karena pengurangan TKD berimbas langsung ke pembangunan. Jadi dukungan dari masyarakat, termasuk dalam membayar pajak, sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan kota kita,” tambahnya.
Dengan berkurangnya anggaran, Pemko Palangka Raya terpaksa memperketat skala prioritas pembangunan di tahun 2026. Program-program yang sebelumnya sudah direncanakan harus disaring kembali.
“Sisanya akan kita usulkan ke pusat. Artinya, yang tadinya target ada sepuluh, tahun depan mungkin disaring lagi menjadi lebih sedikit, sesuai kemampuan anggaran,” tutur Fairid.
Pemangkasan TKD sebesar Rp253 miliar menjadi pukulan telak bagi Pemko Palangka Raya. Meski demikian, melalui strategi efisiensi, optimalisasi PAD, serta upaya menggandeng program pusat, Fairid Naparin optimistis Palangka Raya tetap bisa melanjutkan pembangunan meski dengan keterbatasan.
“Intinya, kami tetap berusaha agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan terbaik, meski kondisi anggaran semakin berat,” pungkasnya. nws
