Pemprov Kurangi Perjalanan Dinas

Pemprov Kurangi Perjalanan Dinas
H Edy Pratowo

PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Menghadapi tekanan fiskal akibat turunnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) akan mulai menerapkan langkah efisiensi ketat di berbagai sektor pemerintahan pada tahun anggaran 2026.

Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo mengungkapkan hal tersebut saat diwawancarai usai menghadiri Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025, di DPRD Kalteng, Senin (13/10).

“Kita harus menyesuaikan. Karena dana yang tersedia lebih kecil, maka efisiensi harus diterapkan, terutama untuk kegiatan operasional pemerintahan,” ujar Edy.

Ia menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan diminta menyesuaikan pola kerja dengan lebih hemat dan terukur. Baik kegiatan rutin, rapat, maupun perjalanan dinas, semua akan dievaluasi agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efektif.

“Misalnya perjalanan dinas dikurangi, rapat-rapat tak lagi pakai konsumsi besar. Dulu ada nasi kotak, sekarang mungkin cukup air putih. Listrik juga dibatasi, malam hari tak perlu semua ruangan menyala. Komputer dimatikan setelah jam kerja,” jelasnya.

Menurut Edy, langkah penghematan tersebut bukan berarti memangkas kinerja atau mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, kebijakan ini ditujukan agar belanja rutin tidak membebani fiskal daerah dan anggaran lebih banyak dialokasikan untuk program produktif dan prioritas publik.

“Kita tetap mengedepankan program prioritas. Efisiensi itu bukan berarti memangkas pelayanan atau komitmen kepada masyarakat. Ini soal manajemen keuangan yang lebih ketat,” tegas Edy.

Ia juga menambahkan, Pemprov Kalteng berkomitmen untuk menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah situasi nasional yang menuntut kehati-hatian fiskal. Dengan efisiensi yang disiplin, diharapkan roda pemerintahan tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan pelayanan dasar bagi masyarakat.

“Yang penting kita jaga keseimbangan. Pengeluaran harus sebanding dengan kemampuan keuangan daerah. Kalau kita bisa lebih hemat, maka kita bisa lebih fokus membangun dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. ldw