PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mencatat jumlah kerusakan jalan nasional tertinggi di Indonesia pada tahun 2024. Berdasarkan data yang dirilis Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia (Kemen PU RI) dalam laporan Kemantapan Jalan Nasional Tahun 2024, Kalteng menempati posisi pertama dengan total panjang jalan rusak mencapai 191,56 kilometer.
Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalteng mendorong percepatan penanganan kerusakan jalan nasional yang kini semakin memprihatinkan. Plt Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung menyebutkan, faktor utama kerusakan jalan disebabkan meningkatnya aktivitas angkutan berat yang melintasi jalur antarprovinsi serta keterbatasan anggaran pemeliharaan dari pemerintah pusat.
“Kalimantan Tengah ini nomor satu untuk panjang jalan nasional. Luasan wilayah kita juga paling besar di Indonesia. Tapi ini jadi tantangan karena trafik kendaraan antarprovinsi dan antarpulau semakin meningkat, termasuk angkutan berat 30 hingga 40 ton,” ujar Leonard saat ditemui di Palangka Raya, Rabu (5/11).
Menurut Leonard, sebagian besar ruas jalan nasional di Kalteng hanya memiliki daya dukung sekitar 8 ton. Namun kenyataannya, jalur tersebut setiap hari dilalui kendaraan besar dari berbagai pelabuhan, seperti Banjarmasin, Kumai, Pangkalan Bun, H. Asan Sampit, hingga Bahaur. Kondisi ini mempercepat laju kerusakan jalan di luar perkiraan teknis pembangunan awal.
“Jadi kerusakan jalan itu bukan hanya karena usia, tapi karena beban berlebih dan kurangnya pemeliharaan akibat terbatasnya anggaran,” jelasnya.
Ia menambahkan, kebutuhan ideal untuk pemeliharaan jalan nasional di Kalimantan Tengah seharusnya mencapai Rp1,5 triliun hingga Rp3 triliun per tahun. Namun, anggaran yang tersedia saat ini masih jauh di bawah kebutuhan tersebut.
“Faktanya, anggaran yang tersedia masih di bawah Rp1 triliun. Jadi banyak yang harus kita prioritaskan secara kondisional,” tegas Leonard.
Leonard juga menuturkan, Pemprov Kalteng akan mengambil langkah cepat melalui koordinasi lintas instansi. Dalam waktu dekat, pihaknya bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) dan instansi teknis terkait akan menggelar rapat koordinasi untuk membahas evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2025 serta merancang program peningkatan kemantapan jalan nasional untuk tahun 2026.
“Kita ingin tingkat kemantapan jalan nasional di Kalteng meningkat. Karena jalan yang baik itu bukan hanya soal mobilitas, tapi juga menekan angka kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.
Rapat tersebut, lanjut Leonard, akan menjadi forum penting untuk menentukan langkah strategis dalam mempercepat perbaikan infrastruktur jalan yang rusak, sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah di Bumi Tambun Bungai. ldw
