PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah (Kalteng), tiga kabupaten masih berada di kategori merah atau memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di provinsi tersebut. Kabupaten Seruyan menempati posisi pertama dengan persentase kemiskinan sebesar 6,72 persen, disusul Kabupaten Murung Raya sebesar 6,19 persen, dan Kabupaten Barito Timur sebesar 6,10 persen.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng menegaskan komitmennya dalam menekan angka kemiskinan melalui berbagai langkah strategis, mulai dari penguatan program sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga pembangunan infrastruktur dasar.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Leonard S. Ampung mengatakan, pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap kabupaten yang masih memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Ada beberapa kabupaten yang angkanya masih merah. Artinya, tingkat kemiskinan di wilayah tersebut masih tinggi, dengan pendapatan masyarakat bahkan di bawah Rp1 juta per bulan,” ujar Leonard saat diwawancarai di Palangka Raya, Rabu (5/11).
Sebaliknya, Leonard menyebutkan daerah dengan tingkat kemiskinan terendah atau masuk kategori hijau berada di Kabupaten Sukamara dengan persentase 4,02 persen, Kota Palangka Raya 3,62 persen, dan Kabupaten Lamandau 3,33 persen.
Ia menjelaskan, data BPS tersebut menjadi acuan penting bagi Pemprov Kalteng dalam merancang kebijakan dan langkah konkret penanggulangan kemiskinan di seluruh wilayah. Pemerintah, lanjutnya, terus memperkuat sinergi antara program pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota, agar intervensi penanganan kemiskinan menjadi lebih tepat sasaran.
“Data BPS ini menjadi dasar kami dalam menentukan arah kebijakan. Salah satu strategi utama adalah sinkronisasi program antara provinsi dan kabupaten/kota serta penajaman sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di Desil 1 dan Desil 2,” jelasnya.
Leonard menambahkan, program-program nyata seperti pasar murah, bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terus didorong agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
“Kita harus hadir dengan program nyata, bukan sekadar perencanaan di atas kertas. Masyarakat di pedalaman dan perdesaan perlu benar-benar merasakan manfaat pembangunan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral. Diperlukan kolaborasi lintas sektor dan penataan ulang arah kebijakan agar lebih menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Pembangunan yang berhasil bukan diukur dari banyaknya gedung tinggi, tetapi dari seberapa banyak masyarakat yang hidupnya lebih baik,” tegas Leonard. ldw
