PEMKAB BARUT

1.441 PPPK PARUH WAKTU RESMI DIANGKAT-Bupati Shalahuddin Tekankan Integritas dan Inovasi

9
×

1.441 PPPK PARUH WAKTU RESMI DIANGKAT-Bupati Shalahuddin Tekankan Integritas dan Inovasi

Sebarkan artikel ini
1.441 PPPK PARUH WAKTU RESMI DIANGKAT-Bupati Shalahuddin Tekankan Integritas dan Inovasi
SERAHKAN SK- Bupati Barut H Shalahuddin menyerahkan SK PPPK kepada para ASN yang diangkat, Kamis (11/12). FOTO TABENGAN/ARNOLD

MUARA TEWEH/TABENGAN.CO.ID Sebanyak 1.441 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang terdiri dari tenaga teknis dan guru, resmi menyandang status baru. Mereka secara resmi menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dari Bupati Barito Utara dalam sebuah momen bersejarah, Kamis (11/12).

Pengangkatan massal ini bukan sekadar formalitas administrasi kepegawaian. Bupati Barito Utara H Shalahuddin dalam sambutannya menegaskan bahwa penerimaan SK ini adalah sebuah “komitmen moral dan profesional” untuk mengemban amanah pelayanan publik. Langkah ini diharapkan menjadi pendorong signifikan bagi peningkatan kualitas kinerja pemerintahan dan pendidikan di Barito Utara.

“Profesionalisme tidak hanya diukur dari lamanya jam kerja, tetapi juga dari kesungguhan, tanggung jawab, dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Shalahuddin.

Ia mendorong para ASN baru ini untuk terus berinovasi, meningkatkan kompetensi, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan daerah.

Orang nomor satu di Bumi Iya Milik Bengkang Turan itu juga menyampaikan pesan khusus mengenai integritas. Para PPPK diimbau untuk selalu bekerja secara humanis, ramah, jujur, loyal, dan disiplin.

“Menjaga integritas, taat pada hukum, dan menjauhi segala bentuk penyelewengan adalah hal yang mutlak,” pesannya.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat, diharapkan 1.441 ASN baru ini dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, membawa terobosan inovatif, dan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat Barito Utara. Langkah ini dinilai sebagai investasi sumber daya manusia untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel. c-old