Reza Prabowo: Disdik Dukung Penuh Kebijakan Gubernur Prioritaskan Bantuan Masyarakat Kurang Mampu Hingga Pedalaman
PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, M. Reza Prabowo, menegaskan bahwa kebijakan beasiswa dan program sekolah gratis yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sepenuhnya berorientasi pada masyarakat tidak mampu, dengan tetap memperhatikan ketepatan sasaran dan kemampuan keuangan daerah.
Reza menjelaskan, rencana penambahan nilai beasiswa yang sempat disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah masih dalam tahap perhitungan dan pengkajian. Ia menyebut, dalam beberapa pernyataan di media, Gubernur menyampaikan adanya wacana peningkatan beasiswa, misalnya dari 10.000 menjadi 15.000, bahkan hingga 20.000.
“Tentu penentuan itu semua terukur. Pak Gubernur pasti melihat dulu berapa jumlah lulusan dalam satu tahun, berapa anak di Kalimantan Tengah, lalu dihitung rasionya antara penerima beasiswa dengan penerima program sekolah gratis. Dari situ baru ditentukan kuota tahun 2026,” kata Reza.
Ia mengungkapkan, dari kuota beasiswa yang tersedia saat ini sebanyak 10.000, realisasi penerima baru sekitar 3.060 orang. Hal tersebut, menurutnya, tidak lepas dari adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2024 yang menekankan agar program beasiswa tepat sasaran.
“Dinas Pendidikan pernah mendapat temuan dari BPK dan BPKP yang menyatakan agar brand beasiswa ini jangan sampai tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Meski demikian, Reza menyebut kondisi tersebut sebagai ironi. Pasalnya, banyak calon penerima yang secara faktual tidak mampu, namun tidak terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
“Kami betul-betul melakukan profiling. Ada foto atap, lantai, dan dinding rumahnya. Walaupun mereka tidak terdaftar di DTKS atau DTSEN, saya sudah minta arahan Pak Gubernur, kalau memang benar-benar tidak mampu, tetap harus dibantu,” jelasnya.
Ia menegaskan, pada prinsipnya Dinas Pendidikan mendukung penuh kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah yang memprioritaskan bantuan bagi masyarakat kurang mampu, termasuk yang berada di wilayah pedalaman.
“Beasiswa ini untuk yang tidak mampu. Kebijakan Pak Gubernur jelas, berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Reza.
Selain beasiswa, Reza juga menyampaikan perkembangan program pakaian seragam gratis bagi peserta didik. Ia mengatakan, distribusi seragam direncanakan mulai berjalan pada Januari, setelah melalui proses penetapan Kartu Huma Betang dan pemeriksaan kualitas barang.
“Sekarang barang-barangnya lagi di-QC. Sudah ada di sekolah-sekolah dan dicek satu-satu, kualitasnya bagaimana, kuantitasnya bagaimana, sudah tepat belum. Jangan sampai bahan bajunya tidak nyaman dipakai anak-anak,” ujarnya.
Ia menambahkan, Kartu Huma Betang menjadi salah satu instrumen penyaluran bantuan, termasuk seragam sekolah. Penerima bantuan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa.
“Untuk anak kelas 10, komitmen Pak Gubernur kemarin, semua dapat baju batik, baju olahraga, dan pramuka. Tapi untuk baju putih, sepatu, dan perlengkapan lainnya, itu khusus bagi yang kurang mampu. Jadi bisa saja ada yang hanya dapat sepatu saja, sesuai kebutuhannya,” jelas Reza.
Terkait temuan BPKP, Reza menerangkan bahwa dalam daftar penerima program kuliah gratis ditemukan sekitar 100 hingga 200 orang yang tidak terdaftar dalam DTKS, meskipun secara kondisi ekonomi tergolong tidak mampu.
“Ini dicek lagi oleh BPKP. Ternyata banyak yang tidak masuk DTKS. Padahal waktu penyeleksian, semua sudah lengkap, ada foto rumah, testimoni, dan lain-lain. Artinya, ada anak-anak yang memang tidak mampu, tapi tidak diakui dalam data,” ungkapnya.
Menurut Reza, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh Dinas Pendidikan semata, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah kabupaten dan kota.
“Bahkan ada yang KTP saja tidak punya. Pemerintah tidak bisa kerja sendiri. Harus kolaborasi semua sektor,” katanya.
Ia menegaskan, Gubernur Kalimantan Tengah tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi juga melihat langsung kondisi lapangan.
“Kalau memang terbukti tidak mampu, kenapa tidak dibantu. Fokus Pak Gubernur adalah yang tidak mampu dan yang ada di pedalaman,” ucap Reza.
Dalam kesempatan itu, Reza juga mengajak media dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal pembangunan dan pendidikan di Kalimantan Tengah.
“Ayo kita sama-sama kawal pendidikan di Kalimantan Tengah, supaya adik-adik kita bisa bersaing dengan provinsi lain, bahkan negara lain,” katanya.
Ia mencontohkan, melalui digitalisasi, saat ini siswa SMA dan SMK di Kalimantan Tengah dapat belajar hingga lima bahasa asing secara gratis.
“Kalau itu harus bayar, satu orang bisa Rp500 ribu per bulan. Dikalikan hampir 90 ribu siswa, lalu dikalikan 12 bulan. Itu besar sekali. Tapi hari ini gratis, dan anak-anak bisa belajar,” ujarnya.
Sementara terkait rencana pengiriman siswa SMK untuk belajar ke Rusia, Reza mengatakan program tersebut masih menunggu progres lebih lanjut karena merupakan kerja sama bilateral antarnegara.
“Kami sudah sampaikan ke Biro Pemerintahan agar berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Karena kerja sama luar negeri ini harus melalui mekanisme yang berlaku,” pungkasnya.ldw
