PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Menjelang masa pensiun Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Leonard S Ampung, maka proses penunjukan pengganti masih terus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala BKD Kalteng Lisda Arriyana mengatakan, mekanisme pengisian jabatan Sekda harus mengikuti Peraturan Presiden, termasuk pengusulan melalui Menteri Dalam Negeri.
“Biasanya sesuai mekanisme peraturan Presiden, kita mengajukan usul ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri,” jelas Lisda, di Palangka Raya, Sabtu (31/1).
Menurutnya, selama proses penetapan Sekda definitif, akan ditunjuk Penjabat (Pj) Sekda untuk mengisi kekosongan jabatan.
“Nanti sambil menunggu Sekda definitif terpilih, biasanya ditunjuk dulu Pj Sekda,” katanya.
Lisda menegaskan, hingga saat ini belum ada nama yang dipastikan untuk mengisi posisi Pj Sekda.
“Kalau ditanya kandidat, sementara saya belum tahu. Semua masih berproses,” ujarnya.
Lisda memastikan, Penjabat (Pj) Sekda akan berasal dari kalangan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kalau Pj itu pasti dari kepala dinas. Namanya juga pejabat sementara,” kata Lisda.
Ia menjelaskan, secara struktural Sekda harus berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.
“Sekda itu jabatannya JPT Pratama, eselon II. Artinya kepala OPD, kepala badan,” jelasnya.
Meski bersifat sementara, Lisda menyebut kewenangan Pj Sekda pada prinsipnya sama dengan Sekda definitif hingga pejabat definitif dilantik.
“Kewenangan Pj sama saja sampai pejabat definitifnya terpilih,” ujarnya.
Terkait waktu penunjukan, Lisda menyatakan proses masih berjalan dan bergantung pada persetujuan pemerintah pusat.
“Ini pasti sedang berproses, karena memang harus sesuai peraturan Presiden,” tegasnya. ldw
