PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau tahun 2026 akan mulai terjadi pada akhir Mei hingga Agustus, dengan puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada bulan Agustus. Kondisi ini dinilai berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya, Hendrikus Satriya Budi, menyampaikan bahwa pihaknya telah mulai melakukan berbagai langkah antisipasi sejak dini.
“Berdasarkan prakiraan dari BMKG, musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cukup panjang dibanding tahun sebelumnya. Kota Palangka Raya juga sudah mendapatkan asistensi terkait kesiapsiagaan menghadapi kemarau, sehingga kami mulai melakukan langkah-langkah antisipasi sejak dini,” ujarnya kepada Tabengan, Selasa (31/3/2026).
Ia menjelaskan, karakteristik musim kemarau tahun ini diperkirakan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang cenderung masih diselingi hujan atau dikenal sebagai “kemarau basah”. Pada 2026, kondisi yang terjadi diprediksi lebih kering dengan potensi periode tanpa hujan yang cukup panjang.
“Kalau tahun-tahun sebelumnya kita sering menyebutnya kemarau basah karena masih ada hujan. Tahun ini diprediksi lebih kering, bahkan bisa berlangsung sekitar empat bulan tanpa hujan. Ini tentu menjadi perhatian serius bagi kami,” jelasnya.
Sebagai bentuk kesiapsiagaan, BPBD Kota Palangka Raya terus mencermati kesiapan anggaran, termasuk kemungkinan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT). Namun demikian, penggunaan anggaran tersebut tetap akan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan serta melalui mekanisme penetapan status kebencanaan.
Meski saat ini masih berada dalam periode musim hujan, BPBD mencatat telah terjadi puluhan kejadian kebakaran di wilayah Kota Palangka Raya. Data sementara menunjukkan terdapat sekitar 21 kejadian kebakaran yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Selain itu, BPBD juga telah memetakan wilayah rawan karhutla. Sedikitnya terdapat 21 kelurahan yang diidentifikasi memiliki potensi tinggi terjadinya kebakaran berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya.
“Wilayah-wilayah ini menjadi fokus utama bersama dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla ke depan,” tegasnya.
Untuk memperkuat upaya penanganan di lapangan, BPBD berencana mengoptimalkan pembentukan pos lapangan (poslap) di setiap kelurahan rawan. Poslap tersebut akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga partisipasi aktif masyarakat.
“Kami akan mengoptimalkan pembentukan poslap di masing-masing kelurahan rawan. Poslap ini melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat. Karena kami sadar, BPBD tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan semua pihak,” ungkapnya.
Di sisi lain, BPBD juga terus menggencarkan upaya pencegahan melalui imbauan, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat. Warga diminta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, mengingat dampak yang ditimbulkan sangat besar, baik dari sisi lingkungan maupun kesehatan.
“Kami mengimbau kepada masyarakat agar menjaga hutan dan lahan, serta tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dampak karhutla sangat besar, terutama bagi kesehatan dan lingkungan masyarakat Kota Palangka Raya,” pungkasnya. dte/red
