Awaludin Noor: Semoga PPP Kalteng Lebih Baik ke Depannya
PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Gejolak internal yang sempat memanaskan suhu politik di tubuh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Tengah (Kalteng) akhirnya menemui titik terang. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP secara resmi mengeluarkan surat pembatalan pengesahan Pelaksana Tugas (Plt) DPW dan DPC PPP di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Kalteng.
Keputusan strategis ini otomatis menganulir jabatan Plt Ketua DPW PPP Kalteng yang sebelumnya diemban oleh Faturahman Ruslan, dan mengembalikan legitimasi kepemimpinan kepada pengurus definitif.
Sebelum keluarnya keputusan ini, internal PPP Kalteng sempat terbelah akibat perbedaan pandangan mengenai legitimasi kepengurusan. Situasi mencapai puncaknya saat terjadi dua pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) X di lokasi yang berbeda.
Pertama, Muswil Palangka Raya digelar pada pertengahan Februari 2026 oleh kelompok yang didukung sejumlah pengurus DPC. Forum ini menetapkan Faturahman Ruslan sebagai ketua terpilih periode 2026-2031.
Kedua, Muswil Kuala Lumpur sebagai bentuk perlawanan, kubu petahana dan aliansi struktur lainnya menggelar Muswil tandingan di Cosmo Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia, pada Minggu (29/3/2026).
Silang sengkarut ini bermula dari upaya pergantian Awaludin Noor dari kursi Ketua DPW yang kemudian memicu mosi tidak percaya dan dualisme di tingkat akar rumput.
Ketua DPW PPP Kalteng periode 2015-2025, Awaludin Noor, menyambut baik keputusan DPP tersebut. Saat dikonfirmasi, ia tak kuasa menyembunyikan rasa syukurnya atas berakhirnya ketidakpastian organisasi yang sempat terjadi.
“Alhamdulillah Wasyukurillah, surat pembatalan Plt tersebut sudah keluar,” ujar Awaludin saat dihubungi media, Rabu (8/4/2026).
Awaludin menegaskan bahwa surat pembatalan ini harus dimaknai sebagai momentum untuk melakukan konsolidasi total. Ia berharap seluruh kader, baik yang di tingkat wilayah maupun cabang, dapat kembali merapatkan barisan.
“Semoga dengan adanya surat ini, PPP Kalteng menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kita perlu bersatu demi kebaikan partai untuk menyambut agenda politik besar, terutama demi kepentingan umat dan bangsa,” jelasnya.
Dengan keluarnya putusan ini, pengurus DPW PPP Kalteng diharapkan segera melakukan langkah-langkah rekonsiliasi untuk meredam sisa-sisa konflik internal. Langkah ini krusial mengingat target besar partai untuk meraih satu fraksi penuh di DPRD Provinsi pada Pemilu 2029 mendatang.
Dibatalkannya status Plt ini menjadi angin segar bagi stabilitas partai berlambang Ka’bah tersebut, sekaligus mengakhiri polemik dualisme kepemimpinan yang sempat menyita perhatian publik di Bumi Tambun Bungai.
Sebelumnya juga, Awaludin Noor resmi menuntaskan masa baktinya selama sepuluh tahun sebagai Ketua DPW PPP Kalteng dengan catatan mengesankan. la memilih momentum Muswil di Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai titik akhir kepemimpinannya yang berjalan harmonis.
Langkah strategis ini membuktikan dedikasi tinggi Awaludin dalam menjaga stabilitas internal partai hingga masa purna tugas tiba. Pelaksanaan Muswil di luar negeri tersebut menandai transisi kepemimpinan yang matang dan terencana dengan sangat baik. rmp/ded-red
