JAKARTA/TABENGAN.CO.ID – Bagaimana menempatkan posisi desa dalam pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia? Bagaimana menata kepentingan desa di tengah program Koperasi Desa Merah Putih?
Ini jadi pertanyaan reflektif dan perbincangan menarik dalam rapat dengar pendapat Komite I DPD RI dengan para tokoh dan akademisi yang memiliki kepakaran dalam soal desa, pada Senin (31/8/2026).
Turut serta Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si., selaku Guru Besar Bidang Pemerintahan Daerah dan Desa, Prof. Dr. Drs. Irfan Maksum, M.Si., selaku Guru Besar Tetap Ilmu Administrasi Publik Universitas Indonesia, serta Dr. Hernadi Affandi, S.H., LL.M., pengajar di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah (DPD RI Dapil Kalteng) Agustin Teras Narang mengapresiasi pandangan narasumber yang turut memperkaya pemahaman atas desa, termasuk pandangan agar desa sebaiknya cukup diatur pada tingkat provinsi, untuk menghindari resentralisasi berlebih. Pandangan yang masuk dalam pertemuan ini, sekaligus menekankan situasi desa yang perlu mendapat atensi agar memiliki otonomi serta proses demokratisasi sendiri.
Menurut Teras, penting untuk dipahami bahwa resentralisasi yang membuat pemerintah pusat sering membuat banyak agenda di desa, sejatinya datang karena faktor politik pemerintahan yang kadangkala membuat desa kehilangan ciri khasnya yang dinamis. Kepentingan dari pusat, terutama kepentingan politik menjadikan desa rentan kehilangan otonominya.
“Kondisi ini juga tercermin dari Koperasi Desa Merah Putih yang membuat banyak desa gelisah, karena dana desa yang selama ini diterima, lalu dialokasikan sebagian untuk mendanai Koperasi Desa Merah Putih,” kata Teras Narang, Rabu (2/9/2026).
Teras mengemukakan, secara filosofis dan merujuk ketentuan tentang koperasi menurut para akademisi ini, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih sendiri menimbulkan pertanyaan karena sifat keanggotaan yang tak sesuai dengan definisi umum soal koperasi. Belum lagi soal payung hukum terkait dengan penyaluran dana pada koperasi dan kaitannya dengan desa.
Secara hukum negara dan pemerintahan daerah, Koperasi Desa Merah Putih sendiri perlu dikaji serta diletakkan posisi hukumnya. Hal ini untuk mendudukkan posisi, apakah koperasi yang berdiri di atas aset desa memiliki aset tersebut ke depannya? Atau aset koperasi yang menjadi aset milik desa?
Sebagai wakil daerah, Teras Narang berharap, setiap program pemerintah yang dilandasi oleh semangat baik untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dan desa, juga dilandaskan pada aturan yang mendukung. Perlu juga payung hukum undang-undang yang sesuai dan tidak memicu kerancuan dengan undang-undang yang sudah ada.
“Ini adalah konsekuensi dari konstitusi, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Negara yang melandaskan gerak serta kebijakan pada alas hukum yang selaras dengan konstitusi dan undang-undang yang ada,” tegas mantan Gubernur Kalteng dua periode. rls-red
