JAKARTA/TABENGAN.CO.ID— Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem, Andina Thresia Narang, menyatakan dukungan penuh terhadap arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar peluang putra-putri suku Dayak menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibuka seluas-luasnya.
Komitmen tersebut, yang akan ditindaklanjuti Kementerian Pertahanan melalui penyusunan kebijakan afirmatif (privilege), merupakan langkah strategis untuk memperkuat pertahanan negara sekaligus mewujudkan keadilan representasi seluruh anak bangsa.
Menurut Andina, kebijakan ini tidak boleh dimaknai sebagai pemberian keistimewaan yang mengurangi kualitas seleksi TNI, melainkan sebagai (affirmative access) membuka hambatan struktural yang selama ini dihadapi masyarakat adat dan wilayah terpencil agar memiliki kesempatan yang setara untuk berkompetisi.
“Presiden Prabowo sedang mengirimkan pesan penting bahwa membela negara adalah hak seluruh warga Indonesia,” ujar Andina.
Sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Tengah, Andina menilai masyarakat Dayak sangat memiliki kemampuan, modal sosial dan karakter yang relevan dengan kebutuhan pertahanan modern. Kemampuan adaptasi terhadap medan hutan tropis, daya tahan fisik, disiplin komunal, serta kearifan menjaga wilayah menjadi kekuatan strategis yang layak diintegrasikan dalam pembangunan sumber daya manusia pertahanan.
Ia menegaskan bahwa Kalimantan kini bukan lagi sekadar wilayah penyangga, melainkan kawasan strategis nasional seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara dan meningkatnya dinamika geopolitik di kawasan Asia Tenggara. Karena itu, peningkatan representasi putra-putri Kalimantan, termasuk masyarakat Dayak, dalam tubuh TNI memiliki nilai strategis sekaligus simbolis bagi integrasi nasional.
Andina mendorong agar kebijakan yang sedang disiapkan Menteri Pertahanan diarahkan pada peningkatan kesempatan melalui beberapa langkah konkret, seperti Pembinaan pra-rekrutmen bagi pelajar dan pemuda Dayak di kabupaten-kabupaten pedalaman, Pemerataan lokasi seleksi agar tidak membebani peserta dengan biaya dan jarak yang tinggi, Program penguatan akademik, kesehatan, dan kebugaran sebelum mengikuti seleksi resmi, Kolaborasi dengan pemerintah daerah, sekolah, dan komunitas adat untuk menjaring talenta-talenta muda.
“Standar kelulusan TNI harus tetap tunggal, objektif, dan profesional. Sehingga anak-anak dari daerah terpencil memperoleh peluang dan hak yang sama dengan mereka yang berasal dari kota-kota besar,” kata Andina.
Komisi I DPR RI memandang keberagaman komposisi prajurit bukan sekadar persoalan representasi etnis, melainkan bagian dari strategi memperkuat kohesi nasional. TNI yang diisi oleh putra-putri dari seluruh suku, agama, dan wilayah Indonesia akan memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat sebagai tentara rakyat.
Andina juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi publik agar istilah privilege tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kebijakan afirmatif harus dijelaskan sebagai instrumen pemerataan kesempatan yang tetap berlandaskan meritokrasi, sehingga mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses rekrutmen TNI.
Sebagai mitra kerja Kementerian Pertahanan dan TNI, Andina menyatakan Komisi I DPR RI akan mengawal implementasi kebijakan tersebut agar berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Ia berharap kebijakan afirmatif ini menjadi model pembangunan SDM pertahanan yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk masyarakat adat yang selama ini memiliki akses terbatas.
“Patriotisme tidak ditentukan oleh asal daerah, melainkan oleh pengabdian kepada Merah Putih. Ketika negara membuka pintu yang lebih adil bagi putra-putri Dayak, sesungguhnya kita sedang memperkuat persatuan Indonesia dan memperkokoh fondasi pertahanan nasional,” tegas Andina.dy-red
