PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkum Kalteng) mengharmonisasikan lima rancangan produk hukum daerah Kabupaten Pulang Pisau, Senin (9/11/2026). Langkah ini dilakukan untuk memastikan regulasi yang disusun selaras dengan peraturan perundang-undangan dan dapat diterapkan sesuai kebutuhan pemerintah daerah serta masyarakat.
Lima rancangan tersebut mencakup perubahan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perubahan tarif Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha, serta penyesuaian rincian objek retribusi atas pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Pulang Pisau.
Selain itu, pembahasan juga meliputi rancangan peraturan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, serta Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun 2020–2040.
Kepala Kanwil Kemenkum Kalteng Hajrianor, mengatakan pengharmonisasian merupakan tahapan penting dalam pembentukan produk hukum daerah. Proses tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bertujuan memastikan setiap regulasi memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
Ia mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam berkolaborasi dengan Kanwil Kemenkum Kalteng untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas.
“Produk hukum daerah harus disusun secara cermat, tidak hanya memenuhi aspek formal dan yuridis, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, kolaborasi antara Kanwil Kemenkum Kalteng dan pemerintah daerah menjadi penting agar setiap regulasi yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat dan dapat diimplementasikan dengan baik,” ujar Hajrianor.
Dalam rapat tersebut, pembahasan mencakup substansi materi, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, hingga ketepatan rumusan norma. Hal ini diperlukan untuk menghindari tumpang tindih pengaturan serta memastikan setiap rancangan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, perwakilan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bapperida, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, perwakilan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau, serta sejumlah perangkat daerah dan pejabat fungsional terkait. fwa
