-
Hukrim

Jasa Raharja Tidak Berikan Santunan Kecelakaan Balap Liar

42
×

Jasa Raharja Tidak Berikan Santunan Kecelakaan Balap Liar

Sebarkan artikel ini
Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Kalimantan Tengah, Alfin Syahrin saat ditemui di Mapolda Kalteng dalam gelaran apel persiapan pasukan Operasi Zebra Telabang 2026. FOTO TABENGAN/ADE
-

PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Jasa Raharja menegaskan kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat aktivitas balap liar tidak termasuk dalam jaminan santunan. Ketentuan tersebut berlaku apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan laporan kepolisian, kecelakaan terbukti berkaitan dengan pelanggaran balap liar.

Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Kalimantan Tengah, Alfin Syahrin menjelaskan, pemberian santunan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964. Namun, tidak semua peristiwa kecelakaan lalu lintas secara otomatis mendapatkan perlindungan.

Dijelaskannya, penggunaan kendaraan untuk kegiatan yang melanggar hukum, termasuk balap liar, menjadi salah satu kondisi yang berada di luar jaminan Jasa Raharja.

“Kalau untuk balap liar itu di luar jaminan, karena di dalam ketentuannya tidak boleh kendaraan digunakan untuk balap liar atau pelanggaran hukum lainnya, seperti digunakan untuk melakukan kejahatan,” jelas Alfin, Senin (26/11/2026).

Ia menambahkan, penentuan apakah suatu kecelakaan berkaitan dengan balap liar tidak dilakukan secara sepihak. Jasa Raharja akan melihat hasil pemeriksaan serta laporan kepolisian untuk memastikan penyebab dan kondisi kejadian tersebut.

“Nanti kita akan lihat di dalam laporan kepolisiannya. Apabila terbukti memang melakukan pelanggaran balap liar, maka tidak bisa dijamin,” tegasnya.

Korban yang mengalami kecelakaan saat mengikuti balap liar, termasuk apabila meninggal dunia dalam peristiwa tersebut, tidak berhak memperoleh santunan Jasa Raharja apabila keterlibatan dalam aktivitas ilegal itu terbukti berdasarkan laporan kepolisian.

Alfin juga menerangkan, ketentuan jaminan Jasa Raharja memiliki perbedaan berdasarkan jenis kecelakaan dan kendaraan yang terlibat. Pada kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan, korban yang berada di luar kendaraan yang terlibat dapat masuk dalam cakupan jaminan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau kecelakaan tunggal, pada prinsipnya tidak dijamin oleh Jasa Raharja. Kecuali kecelakaan tunggal tersebut dialami kendaraan angkutan umum resmi, seperti angkot, bus kota, travel resmi, bus AKDP maupun AKAP,” terangnya.

Sementara itu, kecelakaan tunggal pada umumnya tidak mendapatkan jaminan. Pengecualian berlaku untuk kecelakaan tunggal yang melibatkan angkutan umum resmi, seperti angkutan kota, bus kota, travel resmi, bus antarkota dalam provinsi (AKDP), maupun bus antarkota antarprovinsi (AKAP).

“Kalau terjadi kecelakaan dua kendaraan, baik yang melibatkan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi, korban yang berada di luar kendaraan tersebut menjadi pihak yang mendapatkan jaminan sesuai ketentuan undang-undang,” jelas Alfin.

Ia menyebutkan, perlindungan Jasa Raharja juga tidak hanya diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Warga negara asing yang mengalami kecelakaan di wilayah Indonesia tetap berpeluang mendapatkan jaminan sepanjang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.

“Yang mendapatkan jaminan bukan hanya warga negara Indonesia. Warga negara asing yang mengalami kecelakaan di wilayah Republik Indonesia juga bisa dijamin sesuai ketentuan Jasa Raharja,” ungkapnya.

Alfin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap seluruh kecelakaan lalu lintas otomatis memperoleh santunan. Terlebih, penggunaan kendaraan untuk aktivitas yang melanggar hukum dapat berakibat pada tidak berlakunya jaminan. Karena itu, ia menekankan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan menghindari balap liar yang tidak hanya membahayakan keselamatan pelaku, tetapi juga pengguna jalan lainnya. mak/fwa-red

 

-
-
-