SAMPIT/tabengan.co.id – Anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit belakangan ini sangat dirasakan dampaknya oleh para petani kelapa sawit di Kotim, karena penghasilan mereka yang turun sangat drastis.
Sebab itu, Kamis (20/12) pagi, ratusan petani kelapa sawit di Kotim bersama sejumlah LSM di lokal di Kotim menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Kotim, guna mencari solusi terkait hal tersebut.
Juru bicara pengunjuk rasa, Gahara mengungkapkan, dalam kegiatan tersebut pihaknya menuntut agar harga buah sawit bisa dinaikkan, kemudian mendorong penghentian boikot produk sawit dan turunnannya oleh Uni Eropa dan melawan kampanye hitam yang dilakukan oleh LSM luar negeri yang menyudutkan para petani sawit.
“Menurut pendapat kami, harga sawit terjun bebas tidak lepas akibat boikot CPO asal Indonesia oleh Uni Eropa. Akibat aksi boikot tersebut, sejumlah produsen besar Eropa seperti produk kesehatan, makanan ringan tidak lagi menerima ekspor CPO dari Indonesia sebagai bahan bakunya,” ungkap Gahara dari LSM Balanga.
Para demonstran kemudian diterima DPRD Kotim dalam pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kotim, H Supriadi MT dan Ketua DPRD Kotim, H. Jhon Krisli SE MSi di ruang rapat DPRD Kotim.
Dalam pertemuan tersebut, Kabag Ekonomi Setda Kotim Wim RK Benung mengungkapkan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan turunnya harga TBS kelapa sawit. Antara lain sejumlah negara baik itu Amerika, India dan Uni Eropa yang mengurangi impor CPO dari luar. Selain itu, ada juga kampanye hitam yang dilakukan oleh sejumlah pihak yang menyebut perkebunan kelapa sawit merusak lingkungan
Selain itu, terang Wim, sebab lain turunnya harga TBS di tingkat petani juga akibat rantai ekonomi yangg lebih panjang, yaitu adanya pengepul atau tengkulak.
“Harus ada gerakan masif melawan kampanye hitam, untuk melawan blokir dari Uni Eropa. Tidak hanya Kotim atau Kalteng saja, tapi jua seluruh daerah di indonesia harus diajak untuk melawannya,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD Kotim, H Supriadi MT mengatakan, dari hasil pertemuan tersebut dihasilkan sejumlah rekomendasi antara lain mendesak pemerintah daerah untuk secepatnya merespon anjloknya harga TBS. Kemudian meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi dengan Pemprov Kalteng untuk mengevaluasi dan meninjau ulang harga TBS.
“Mendesak Pemerintah daerah agar berkordinasi dengan Pemprov Kalteng menolak kampanye hitam. DPRD Memfasilitasi eksekutif, legislatif, koperasi, LSM dan petani sawit berkoordinasi dengan Kementrian dan DPR RI tentang kampanye hitam yang mengakibatkan akibatkan anjloknya harga TBS,” pungkas Supriadi. c – arb
