PALANGKA RAYA/tabengan.co.id – Tidak semua Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) mampu beroperasi secara rutin. Kendalanya tentu saja masalah anggaran. Termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah, saat ini tercatat sebanyak 2.084 posyandu yang tidak aktif.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalteng Suyuti Syamsul membeberkan ada sekitar 2.587 posyandu yang tersebar di Kalteng berdasarkan data tahun 2018. Posyandu tersebut terbagi dalam 4 kriteria. 917 posyandu masuk dalam kriteria pratama, 1.167 posyandu masuk kriteria madya, 444 posyandu kriteria purnama, dan 59 posyandu kriteria mandiri.
Namun, kata Suyuti, dari seluruh posyandu yang ada itu, hanya 503 yang memang aktif beroperasi setiap bulan, atau hanya sekitar 19,44 persen. Posyandu yang aktif ini adalah kriteria purnama sebanyak 444, dan kriteria mandiri 59 posyandu.
“Total posyandu yang ada di Kalteng berdasarkan data tahun 2018 sebanyak 2.587 posyandu. Dari jumlah itu, ada 2.084 posyandu yang dikategori tidak aktif. Padahal 2.084 posyandu itu dalam kriteria pratama dan madya. Posyandu memang ada, namun tidak buka setiap bulan, jumlah kader terus berkurang, dan lain sebagainya,” kata Suyuti, saat dikonfirmasi terkait dengan revitalisasi posyandu di Kalteng, Rabu (15/5).
Dikatakan, posyandu yang tidak aktif inilah yang akan dilakukan revitalisasi. Dinkes Kalteng menggandeng Tim Penggerak PKK Kalteng dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dapat meningkatkan peran Posyandu. Harapannya, posyandu yang ada di Kalteng minimal mencapai kriteria purnama. Kalau bisa semuanya masuk kriteria mandiri, dan mendorong pemerintah desa dan kelurahan mengalokasikan dana desa dan kelurahan untuk operasional posyandu.
Beroperasinya posyandu secara rutin, lanjut Suyuti, memberikan dampak yang sangat positif bagi kesehatan masyarakat Kalteng, khususnya bayi, batita, balita, dan ibu hamil. Keberadaan posyandu juga mendukung dalam upaya untuk mencegah berbagai gangguan kesehatan lainnya, termasuk stunting atau kekerdilan. ded
