PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID– Perihal pengunduran diri Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Tengah (Kalteng) yang disampaikan secara tertulis belum lama ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Sekda Kalteng H Nuryakin menegaskan bahwa hal tersebut permasalahan internal KONI.
“Bukan kewenangan kita untuk menjawab, karena itu masalah internal KONI Kalteng,” ucap Nuryakin, saat dikonfirmasi Tabengan di sela menghadiri kegiatan pelantikan Ikatan Alumni Universitas Palangka Raya (ILUNI UPR) periode 2022-2027, di Aula Rahan, gedung Rektorat UPR, Kamis (22/12).
Nuryakin juga menegaskan, polemik pengunduran diri H Edy Raya Syamsuri dari jabatan Ketua KONI Kalteng, sama sekali tidak ada hubungannya dengan sinergitas yang selama ini terjalin antara Pemprov dan KONI, seperti paradigma negatif yang saat ini menyebar di khalayak luas.
Paradigma itu menyebutkan bahwa adanya ketidakharmonisan antara Pemprov dan KONI Kalteng, sehingga menyebabkan anggaran hibah KONI sampai saat ini belum direalisasikan oleh Pemprov.
“Tidak seperti itu. Ibaratnya sama seperti menjawab pertanyaan media, apabila komunikasinya bagus maka akan kita layani. Kalau tidak ya ditinggal pulang,” ujarnya.
Nuryakin menjelaskan, ada perbedaan antara dana hibah KONI dan anggaran untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalteng tahun 2023. Merupakan 2 konteks yang berbeda. Terkait realisasi dana hibah KONI, antara Pemprov dan stakeholder terkait akan secepatnya berkoordinasi.
“Yang harus dipahami adalah masalah dana hibah KONI dan anggaran pelaksanana Porprov 2023 adalah 2 konteks yang berbeda. Karena Pemprov telah merealisasikan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk pelaksanaan Porprov, sedangkan untuk dana hibah KONI, Pemprov dan KONI akan berkoordinasi secepatnya,” kata Nuryakin.
Dijelaskannya, Pemprov Kalteng telah mengucurkan anggaran Rp20 miliar untuk pelaksanaan Porprov Kalteng 2023 di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
“Kita harus bisa membedakan antara Porprov dan masalah dana hibah KONI. Karena motor penggerak Porprov adalah KONI, penyelenggaranya tetap Pemprov dan Pemkab Kotim. Kami juga sudah menggelontorkan dana sebesar Rp20 miliar untuk Pemkab Kotim untuk pelaksanaan Porprov,” tegasnya.
Sedangkan untuk dana hibah KONI, sambungnya, pihak Pemprov telah meminta agar KONI melaksanakan koordinasi supaya anggaran tersebut bisa secepatnya direalisasikan.
“Kami sudah meminta KONI hari ini untuk berkoordinasi, namun karena KONI masih ada agenda terkait persiapan Porprov di Sampit, maka kita tunda besok hari. Pemprov tidak tahu seperti apa persisnya yang mau disampaikan, tetapi pada prinsipnya selama itu diperlukan atau bersifat urgen maka tetap harus disampaikan,” ujarnya.
Kendati demikian, salah satu hal yang menurutnya menjadi permasalahan adalah komunikasi KONI dan Pemprov yang belum berjalan secara maksimal.
“Selama ini memang komunikasi KONI yang belum berjalan maksimal. Sedangkan untuk pelaksanaan Porprov kita pastikan berjalan aman dan lancar, mengingat Pemprov sudah mengucurkan anggaran sebesar Rp20 miliar,” pungkasnya. nvd
