PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya menggelar rapat koordinasi (rakor) persiapan pelaksanaan kampanye melalui metode rapat umum dalam Pemilu 2024. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan 18 partai politik (parpol) di Luwansa Hotel Palangka Raya, Jumat (19/1).
Pelaksana Harian (Plh) Ketua KPU Palangka Raya Trasmianto menyatakan, kegiatan ini dilakukan sebagai persiapan untuk melakukan rapat kampanye pada tanggal 21 Januari hingga tanggal 10 Februari mendatang.
“Salah satu bentuk persiapannya adalah dengan mendengarkan pendapat dari parpol peserta Pemilu terkait rancangan keputusan jadwal kampanye parpol di tingkat Kota Palangka Raya,” kata Trasmianto.
Tujuan rakor ini adalah agar prinsip-prinsip penyelenggaraan yang dibutuhkan oleh parpol dapat terakomodir dengan baik dan diharapkan selama 21 hari kampanye tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Terlebih ketika akan ada rapat umum yang melibatkan orang dalam jumlah yang banyak, Kota Palangka Raya harus tetap kondusif,” ujarnya.
Rakor tersebut juga menghadirkan pihak TNI-Polri untuk memberikan pemahaman terkait dengan aturan-aturan yang berlaku di proses kampanye. Trasmianto menjelaskan, peserta Pemilu memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan terlebih dahulu ke Polres untuk melaksanakan kampanye.
“Selain aparat keamanan, pihak kami juga mengundang stakeholder terkait untuk memastikan jalannya proses demokrasi, di antaranya Dinas Perhubungan, Kesbangpol, dan media massa. Keterlibatan para stakeholder tersebut diharapkan untuk menjaga ketertiban dan kondusifitas dalam pelaksanaan kampanye,” jelasnya.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palangka Raya Endrawati menambahkan, acara yang diselenggarakan adalah memberi pemahaman kepada masing-masing parpol untuk menciptakan Pemilu damai pada masa kampanye yang akan berlangsung nanti.
“Pada masa kampanye diharapkan peserta Pemilu mematuhi aturan yang sudah ditentukan supaya Pemilu berjalan aman dan damai,” katanya.
Dia juga mengimbau para peserta Pemilu saat masa kampanye untuk tidak mempersoalkan dasar negara, kampanye hitam, kampanye negatif, menghina, adu domba, dan isu SARA.
“Semuanya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan menjaga kesopanan serta saling menghargai antara peserta Pemilu,” pungkasnya. jef
