PANGKALAN BUN/TABENGAN.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dalam waktu dekat ini akan memanggil 7 perusahaan tambang pasir silika yang beroperasi di wilayah Desa Kubu, Kecamatan Kumai. Panggilan tersebut karena adanya aduan dari masyarakat setempat.
Penjabat Bupati Kobar Budi Santosa Sudarmadi melalui Asisten I Setda Kobar Tengku Ali Syahbana mengatakan, pada saat pertemuan dengan perwakilan masyarakat Desa Kubu, disampaikan keluhan masyarakat atas aktivitas pertambangan tersebut, baik masalah jalan sampai dengan angkutan.
“Kami menerima perwakilan dari masyarakat Desa Kubu yang menyampaikan beberapa tuntutan, salah satunya adalah mosi tidak percaya atas kinerja kepala desa. Dalam hal ini kami akan memanggil kepala desa, karena untuk memberhentikan kepala desa ada aturan, dan aturan inilah sebagai domain kami atas apa yang dilaporkan ini untuk memanggil kepala desa untuk klarifikasi,” kata Tengku Ali.
Menurutnya, seorang kepala desa bisa diganti, apabila kepala desa tersebut meninggal dunia, mengundurkan diri dan tersangkut menjalani hukuman secara inkrah.
Tengku Ali juga mengatakan, tuntutan lainnya mengenai dampak sosial atas keberadaan perusahaan tambang yang beroperasi di Desa Kubu, masalah sosial itu adalah kerja sama angkutan yang menurut masyarakat desa ada syarat yang memberatkan, sehingga hasilnya tidak maksimal.
Selain itu, masalah limbah dampak dari pertambangan tersebut, termasuk masalah perekrutan tenaga kerja. Sebab, pada saat rapat Amdal di tingkat desa, dibahas pihak perusahaan akan menggunakan tenaga kerja dari masyarakat sekitar konsesi izin yang dipegang oleh perusahaan.
“Kami tidak bisa memutuskan hanya berdasarkan laporan satu pihak saja. Maka, Pak Pj Bupati Kobar memerintahkan saya untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut. Dalam waktu dekat ini kami akan panggil 7 perusahaan itu, kami akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat Desa Kubu,” ujarnya.
Tengku Ali menyampaikan, pemerintah daerah membuka lebar bagi investor yang akan berinvestasi di Kobar, akan tetapi diharapkan keberadaan investor ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Kobar pun memfasilitasi bagi masyarakat jika ada masalah sosial yang perlu diselesaikan oleh pihak perusahaan.
Sementara itu, Pemkab setempat mengaku belum bisa membeberkan nama 7 perusahaan tambang yang dipanggil tersebut. c-uli
