PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kembali melaksanakan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) dan bangunan liar yang berada di atas drainase di sepanjang Jalan RTA Milono, Senin (23/6) pagi.
Penertiban ini dilakukan setelah sebelumnya diberikan tenggat waktu selama 7×24 jam kepada para pedagang untuk melakukan pembongkaran mandiri.
Kegiatan penertiban dimulai dari kawasan Bundaran Kecil hingga ke arah Surung. Puluhan personel Satpol PP diterjunkan untuk memastikan proses berjalan tertib dan sesuai prosedur.
Kepala Satpol PP Kota Palangka Raya Berlianto menjelaskan, pihaknya telah memberikan kesempatan yang cukup bagi para pedagang untuk membongkar lapak mereka secara mandiri. Hingga batas waktu yang ditentukan, sekitar 70 persen pedagang telah membongkar sendiri bangunan mereka.
“Kami sudah memberikan waktu 7×24 jam. Hampir 70 persen sudah dibongkar secara mandiri. Kami memberikan apresiasi kepada pedagang yang telah kooperatif,” ujarnya saat ditemui di lokasi penertiban.
Namun, masih terdapat beberapa titik yang belum dibongkar, sehingga petugas terpaksa melakukan penertiban secara langsung. Hal ini penting agar drainase bisa berfungsi maksimal dalam menyerap air dan mencegah genangan.
Berlianto menegaskan, drainase dibangun menggunakan anggaran yang berasal dari pajak masyarakat. Karena itu, ia mengingatkan pentingnya kesadaran bersama untuk menjaga fungsi drainase sebagai bagian dari infrastruktur kota.
“Masyarakat membayar pajak, salah satunya untuk membangun drainase. Jangan sampai justru digunakan sebagian orang untuk berdagang,” tegasnya.
Ia berharap dengan adanya penataan ini, masyarakat dapat lebih peduli dan tidak lagi mendirikan bangunan atau berdagang di atas drainase. Hal ini demi menciptakan Kota Palangka Raya yang lebih tertib, bersih dan nyaman.
“Harapan kami, mulai hari ini tidak ada lagi bangunan di atas drainase. Mari kita jaga sama-sama agar Palangka Raya semakin Keren,” tutup Berlianto. dte
