PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang menyatakan, penegakan hukum di Kalteng mesti diarahkan sebagai upaya untuk membenahi sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, sebagaimana termuat dalam program Presiden Prabowo Subianto pada Asta Cita butir ketujuh, yang diharapkan transparan, serta berfokus pada kesejahteraan rakyat.
“Ini adalah harapan kita bersama, agar seluruh potensi sumber daya daerah, termasuk kekayaan alamnya sungguh dikelola sebesar-besarnya demi kepentingan rakyat. Ini catatan penting yang ingin saya sampaikan atas dinamika penegakan hukum yang terjadi di Kalteng akhir-akhir ini yang konon katanya diduga menimbulkan kerugian negara hingga triliunan rupiah,” kata Teras Narang, dalam rilisnya, Selasa (23/9).
Teras mengapresiasi langkah hukum yang kini sedang dilakukan Kejati Kalteng. Hal ini juga mesti didukung semua pihak tanpa terkecuali, serta diharapkan prosesnya dilakukan dengan sungguh cermat. Angka triliunan di tengah turunnya angka Transfer ke Daerah dari APBN, sangatlah bermakna bagi pembangunan di Kalteng.
Dikatakan Teras, dugaan korupsi hingga triliunan di Kalteng sekaligus menyadarkan kita, bahwa tata kelola pemerintahan daerah yang baik serta pembagian dana bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam Kalteng, menjadi sangat penting diperhatikan dengan sungguh.
Sebab faktanya, imbuh mantan Gubernur Kalteng dua periode itu, kekayaan sumber daya alam daerah ini sangat besar dan mestinya mampu menghasilkan penerimaan yang menggerakkan pembangunan daerah, bila dikelola secara profesional dan transparan.
”Mari kita kawal bersama semangat penegakan hukum di Kalteng. Sekaligus mendorong agar seluruh pihak sungguh bekerja bersama untuk kepentingan rakyat dan pembangunan daerah Kalteng, bukan untuk kepentingan perseorangan atau golongan semata. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?” ajak Teras Narang. ist
