SAMPIT/TABENGAN.CO.ID – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor mengungkapkan, keterbatasan sumber air dan lokasi kebakaran yang sulit dijangkau menjadi kendala utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah setempat. Kondisi tersebut diperparah dengan karakteristik lahan gambut yang membuat api mudah kembali menyala meski telah dilakukan pemadaman.
Halikinnor menyampaikan hal tersebut saat menyambut kedatangan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama rombongan di Sampit, Sabtu (17/10/2026). Menurutnya, saat ini terdapat dua titik kebakaran yang menjadi perhatian, yakni di kawasan dalam kota dan Desa Ganepo, Kecamatan Sedanau.
Kebakaran di Desa Genepo tergolong cukup besar dengan lokasi sekitar 7 hingga 9 kilometer dari tepian Sungai Mentaya, sehingga menyulitkan petugas mendapatkan pasokan air untuk pemadaman.
Selain itu, kebakaran juga terjadi di Desa Camba, Kecamatan Kota Besi yang berada di kawasan konservasi hutan. Petugas gabungan masih terus melakukan penanganan di lokasi tersebut dengan mengerahkan personel secara bergantian siang dan malam.
“Jumlah personel yang bekerja di luar relawan ada 448 orang. Kami juga mendapat tambahan bantuan dari Brimob NTB sebanyak 32 orang yang saat ini dalam perjalanan,” ujar Halikinnor saat menyampaikan laporan penanganan karhutla kepada pemerintah pusat.
Untuk mendukung operasi pemadaman, Pemkab Kotim bersama unsur TNI, Polri, dan instansi terkait telah mengerahkan 29 mobil tangki pemadam. Selain itu, tersedia 113 mesin pompa air atau alkon serta sekitar 5.000 meter selang yang terdiri dari kurang lebih 168 unit.
“Kalau yang di dalam kota, insyaallah dengan pasukan darat bisa kami selesaikan. Tetapi untuk lokasi yang jauh-jauh ini yang menjadi kesulitan kami,” ungkapnya.
Selain meminta dukungan pemadaman dari udara, Halikinnor juga menyoroti persoalan lahan terlantar yang tidak dikelola dengan baik.
Ia berharap pemerintah pusat dapat berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mencari solusi terhadap lahan-lahan yang pemiliknya berada di luar daerah maupun luar negeri.may/jsi-red
