PURUK CAHU/TABENGAN.CO.ID – Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya (Mura) Rumiadi menjadi narasumber kegiatan Dialog Kependidikan yang diikuti ratusan guru dari berbagai kecamatan di Aula Cahai Ondui Tingang, Kantor Bupati Mura, Sabtu (29/11). Acara tersebut dalam rangka memeriahkan HUT Ke-80 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) Mura yang digelar Pemerintah Kabupaten Mura bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Mura. Dialog Kependidikan tersebut mengambil tema Tata Kelola dan Kesejahteraan Guru Kabupaten Murung Raya.
Rumiadi menegaskan, para guru memegang peran strategis dalam membentuk karakter, pengetahuan, serta kemampuan generasi muda di Mura. Menurut Rumiadi, guru tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga menjadi teladan dalam membentuk etika dan pola pikir peserta didik.
Ia menilai kontribusi guru sangat nyata dalam menciptakan masa depan Mura yang lebih baik. Karena itu, ia mendorong perhatian lebih terhadap kebutuhan pendidik, termasuk dukungan terhadap peningkatan kompetensi, fasilitas pendidikan, dan kesejahteraan guru di daerah.
“Terima kasih kepada seluruh guru yang membimbing dengan hati yang tidak pernah lelah dan terus menjadi cahaya bagi proses belajar mengajar. Guru hebat mampu menyederhanakan materi yang sulit menjadi mudah dipahami,” ujarnya.
Pada kegiatan tersebut, Sebagai narasumber yakni Wakil Bupati (Wabup) Rahmanto Muhidin, Ketua DPRD Mura Rumiadi, Wakil Ketua I DPRD Mura Dina Maulidah, Praktisi Pendidikan, Yulianus, Ketua PGRI Mura, serta praktisi pendidikan Yulianus. Kehadiran para pemimpin daerah dan tokoh pendidikan tersebut memperkuat kualitas dialog yang diselenggarakan secara terbuka dan partisipatif.
Selain itu, dialog juga membahas pentingnya perlindungan guru, terutama terkait keamanan kerja dan perlindungan hukum dari tindakan intimidasi, kekerasan, maupun perundungan. Para peserta menekankan perlunya sistem yang menjamin lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi guru maupun siswa.
Salah satu isu yang dikaji adalah tata kelola dan rekrutmen guru, mencakup evaluasi mekanisme penerimaan guru, pemerataan distribusi, serta peningkatan profesionalitas tata kelola pendidikan. Pemerintah daerah menegaskan pentingnya proses rekrutmen yang selektif, berbasis kompetensi dan sesuai kebutuhan daerah untuk memastikan kualitas layanan pendidikan. ist
