PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gema Bangsa Kalimantan Tengah (Kalteng), menyerahkan data kepengurusan tingkat provinsi ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalteng, sebagai salah satu kewajiban berdirinya parpol baru tingkat provinsi.
Ketua DPW Partai Gema Bangsa Kalteng, Tanit Prayitno, bersama,Sekretaris DPW Partai Gema Bangsa Kalteng, Riduan, Wakil Ketua DPW Partai Gema Bangsa Kalteng, Riduan AMD, serta Jimmy Kaharap sebagai Ketua DPD Gema Bangsa Palangka Raya, menyerahkan langsung Surat Keputusan (SK) Kepengurusan tingkat provinsi.
Tanit Prayitno mengatakan, sejauh ini kepengurusan tingkat DPW, dan DPD se-Indonesia mencapai 100 persen. Di Kalteng sendiri, untuk kepengurusan sudah mencapai 100 persen, tinggal kepengurusan tingkat kecamatan. Kepengurusan tingkat kecamatan, ada 3 daerah yang sudah mencapai 100 persen. Yakni Palangka Raya, Kabupaten Murung Raya (Mura), dan Kabupaten Barito Timur (Bartim).
“Kita Gema Bangsa Kalteng dengan progres kepengurusan yang terus rampung, optimis lolos dalam verifikasi faktual (verfak) dan verifikasi administrasi. Sederhananya, apabila hari ini dilakukan verifikasi, Partai Gema Bangsa Kalteng pasti lolos,” kata Tanit, Senin (19/1) di Palangka Raya.
Tidak itu saja, lanjut Tanit, hadirnya Partai Gema Bangsa di Kalteng, diharapkan menjadi salah satu pilihan masyarakat Kalteng. Gema Bangsa Kalteng sendiri menargetkan, setiap Daerah Pemilihan (Dapil) ada 1 anggota dewan yang duduk. Artinya, Pemilu 2029 mendatang Gema Bangsa Kalteng ditargetkan mendudukan 5 anggotanya di DPRD Provinsi Kalteng.
Dilevel nasional atau DPR RI, tegas Tanit, Gema Bangsa Kalteng menargetkan ada 1 yang duduk. Ini menjadi komitmen dan target dari Partai Gema Bangsa Kalteng.
Tanit menjelaskan, Partai Gema Bangsa hadir membawa slogan Desentralisasi Politik. Hal ini berkaitan erat dengan pencalonan kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Menurut Tanit, Desentralisasi Politik memberikan kewenangan bagi pengurus di daerah, untuk menentukan siapa yang akan diusung dalam Pilkada nantinya. DPP hanya sebatas mengeluarkan B1 KWK. Bagaimanapun, pengurus di daerah lebih mengetahui siapa yang layak untuk memimpin daerah.ded
