PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Rencana penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah efisiensi bahan bakar minyak (BBM) masih menuai respons beragam di daerah. DPRD Kalimantan Tengah mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak diambil secara terburu-buru tanpa kajian menyeluruh.
Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono, menilai hingga kini arah kebijakan dari pemerintah pusat masih belum sepenuhnya jelas, sehingga pemerintah daerah perlu berhati-hati dalam menyikapinya.
“Kita belum tahu dengan jelas seperti apa keinginan pemerintah saat ini. Kita masih menduga-duga,” katanya, senin (23/3/2026).
Menurut Legislator Partai Golkar Dapil III itu penerapan WFH bukan hanya perubahan pola kerja, melainkan keputusan strategis yang memiliki dampak luas, terutama terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Ia menekankan kehadiran ASN di tempat kerja turut menggerakkan berbagai sektor, baik formal maupun informal.
“Kita berharap dengan adanya aktivitas ini semuanya akan ada multi efek. Kalau kita bekerja, tentu saja semua aktivitas masyarakat dan perekonomian akan berputar,” ujarnya.
Purdiono juga menyoroti potensi gangguan terhadap layanan publik apabila kebijakan tersebut diterapkan tanpa kesiapan matang. Sektor pelayanan langsung seperti rumah sakit, administrasi kependudukan, dan layanan dasar lainnya dinilai tetap membutuhkan kehadiran fisik petugas.
Ia bahkan menilai sistem kerja hybrid belum tentu menjadi jawaban dalam kondisi saat ini, khususnya di daerah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur pendukung.
“Kalau memang itu kebijakan pusat, ya kita lihat saja nanti seperti apa langkah pemda. Kita harus mengikuti jika benar diterapkan ke daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya kajian komprehensif agar kebijakan tidak merugikan masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada pelayanan langsung dari pemerintah.
“Pastinya ada hal-hal yang harus dilakukan di tempat kerja atau di kantor,” tambahnya.
DPRD Kalteng, lanjut Purdiono, pada prinsipnya menginginkan agar kualitas pelayanan publik tetap terjaga dan berjalan optimal, apapun kebijakan yang diambil nantinya.
“Yang jelas itu adalah keputusan yang harus di kaji mendalam, sampai kita bekerja dari rumah. Kita berharap semua berjalan normal seperti apa adanya,” pungkasnya.
Kalteng Sudah Cukup Siap
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kalteng Sugiyarto mengatakan, bahwa secara umum sekolah-sekolah di Kalteng telah memiliki pengalaman dan sarana pendukung untuk melaksanakan sistem pembelajaran jarak jauh.
“Kalimantan Tengah rasanya sudah cukup siap lah kalau terkait dengan kebijakan ini, karena pertama seluruh SLTA sudah siap, peralatan yang ada bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin,” katanya, Senin (23/3/2026).
Legislator Gerindra itu menjelaskan, kesiapan tersebut tidak terlepas dari dukungan infrastruktur yang telah dibangun pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, fasilitas yang tersedia saat ini sudah mampu menunjang kegiatan belajar mengajar secara daring.
“Tentu saja perlu dari kesiapan infrastruktur yang dimiliki saat ini bahkan sudah lebih dari cukup untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran berbasis daring di wilayah tersebut,” jelasnya.
Meski demikian, Sugiyarto mengingatkan agar implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas, tetapi juga perlu diimbangi dengan pengelolaan yang optimal. Ia menilai pemanfaatan sarana harus dilakukan secara maksimal agar tidak menimbulkan kendala di lapangan.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya dukungan pembiayaan dan kestabilan jaringan internet sebagai faktor krusial dalam keberhasilan program tersebut.
“Kemudian secara operasional mungkin juga perlu ditunjang dengan pembiayaan karena dengan kebijakan tersebut tentu akan menambah beban. Kemudian jaringan internetnya dan lain sebagainya, ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah provinsi,” pungkasnya. jef/ded/red
