PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID — Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan, menyoroti ketimpangan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam persoalan perizinan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, daerah kerap menjadi pihak yang menanggung dampak ketika terjadi persoalan, sementara kewenangan perizinan berada di tingkat pusat.
“Perizinan keluarnya dari pemerintah pusat, di saat bermasalah segala macam, kita yang di daerah bagian cuci piringnya atau bagian penanggung. Sedangkan, maaf kata, pusat malah enggak peduli,” kata Bambang, Kamis (1/10/2026).
Bambang menyatakan sependapat dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalteng, Joni Harta, yang mengkritik ketimpangan kewenangan dan beban penanganan karhutla yang dinilai lebih banyak ditanggung pemerintah daerah. Menurutnya, pembagian tanggung jawab antara pusat dan daerah perlu dievaluasi agar persoalan di lapangan tidak sepenuhnya menjadi beban pemerintah daerah.
Selain perizinan, Bambang menyoroti persoalan dana bagi hasil (DBH) yang selama ini menjadi polemik daerah penghasil sumber daya alam. Ia mempertanyakan besarnya kontribusi Kalimantan Tengah dari sektor pertambangan, khususnya batu bara, dibandingkan dengan penerimaan yang kembali ke daerah.
“Di saat Kalimantan Tengah berkontribusi batubara sekian triliun segala macam, tapi kita dapat bagi hasilnya cuma sekian,” katanya.
Bambang mendorong adanya perubahan terhadap mekanisme pembagian DBH agar lebih mempertimbangkan kontribusi masing-masing daerah.
“Harus ada contoh suara di DPR untuk merubah bagaimana bagi hasilnya yang adil. Adil bukan rata-rata sama, tapi sesuai dengan kemampuan dia memberikan kontribusi,” tegasnya.
Ia menilai ketimpangan tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat. Bambang bahkan menyebut Kalimantan kerap dipersepsikan sebagai “anak tiri” pemerintah.
Bambang berharap pemerintah pusat lebih memperhatikan kebutuhan dan kontribusi daerah, tanpa harus menunggu munculnya gejolak.
“Apakah kita harus ribut-ribut dulu biar menjadi perhatian pusat? Apakah kita harus bilang dulu mau merdeka dulu, biar menjadi perhatian pusat, seperti gaya-gaya Papua?” katanya.
Ia menambahkan, masyarakat Kalimantan selama ini cenderung menerima berbagai persoalan, termasuk pemadaman listrik dan antrean BBM.
“Kita ini anak baik kitanya, tapi dianaktirikan,” pungkasnya. Jef/ded-red
