PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID — DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Pemerintah Provinsi Kalteng menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat paripurna ke-8 masa persidangan I tahun sidang 2026, Selasa (29/9/2026) malam.
Dalam perubahan APBD tersebut, struktur anggaran daerah ditetapkan dengan pendapatan sebesar Rp5,355 triliun. Sementara belanja daerah mencapai Rp5,581 triliun.
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng, Bryan Iskandar, mengatakan persetujuan bersama antara legislatif dan eksekutif menjadi bagian penting dalam memastikan program pemerintah tetap berjalan sesuai kebutuhan daerah dan masyarakat.
“Kesepakatan bersama ini jadi bukti pentingnya koordinasi antara pemerintah dan DPRD, terutama terkait dengan pelaksanaan program-program yang sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Bryan.
Sekretaris Komisi III ini menegaskan, besarnya pagu belanja dalam perubahan APBD 2026 harus diikuti dengan pelaksanaan program yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pasalnya, anggaran belanja sebesar Rp5,581 triliun tersebut akan menopang pelaksanaan 222 program, 670 kegiatan, serta 2.140 subkegiatan.
Legislator Nasdem ini menegaskan DPRD tidak hanya berkepentingan terhadap besaran anggaran yang ditetapkan, tetapi juga memastikan penggunaannya benar-benar sesuai peruntukan dan memberikan dampak terhadap pembangunan daerah.
“DPRD tentu akan terus menekankan agar belanja yang ada itu tepat sasaran dan betul-betul arah penggunaannya untuk kegiatan pembangunan, peningkatan ekonomi termasuk layanan publik,” ucapnya.
Ia menambahkan, keberhasilan pelaksanaan APBD tidak semata-mata diukur dari tingkat penyerapan anggaran. Lebih dari itu, setiap anggaran yang telah dialokasikan harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Karena itu, DPRD Kalteng akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program yang telah masuk dalam perubahan APBD 2026. Pengawalan tersebut dilakukan agar perencanaan yang telah disepakati dapat direalisasikan secara optimal.
“Pastinya kami akan mengawal program-program yang ada, supaya apa perencanaannya bisa terealisasi baik dari sisi serapan dan kebutuhan,” pungkasnya jef
