PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Tengah, Faturrahman, mengklaim Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-10 yang digelar di Hotel Aurila, Palangka Raya, pada 10 Februari lalu, merupakan satu-satunya forum resmi yang memiliki legitimasi. Pernyataan itu dikeluarkan menanggapi isu terkait klaim adanya Muswil tandingan yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia.
“Jadi memang kita menerima kabar bahwa mereka juga mengadakan musyawarah dan terpilih empat orang promatur, satu orang dari DPP. Tapi bagaimana mereka melaksanakan musyawarah, kami tidak paham,” kata Faturrahman saat jumpa pers, Rabu (1/4/2026).
Faturrahman menegaskan kegiatan yang digelar di luar negeri tersebut tidak memiliki dasar hukum atau legitimasi dari DPP PPP.
“Kalau mereka Muswil sekalipun, pada dasarnya tidak ada legal standing-nya, tidak ada perintah DPP, tidak ada surat perintah melaksanakan Muswil di Kuala Lumpur,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya tidak ingin berspekulasi mengenai maksud kegiatan itu. “Mungkin mereka hanya halalbihalal. Pada intinya, bisa saja mereka mengirimkan berita itu untuk bikin hati saya panas, bisa saja seperti kado THR untuk saya,” ungkapnya seraya bercanda.
Faturrahman menginformasikan, DPP PPP juga tidak pernah mengeluarkan surat perintah untuk melaksanakan Muswil di Kuala Lumpur. “Kalau halalbihalal untuk melepas jabatan sebagai ketua DPW sebagai dua periode, kami tidak mempermasalahkan itu,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia menyebut informasi yang diterima menyebut ada lima DPC yang mengirimkan perwakilannya ke Kuala Lumpur, termasuk dari Kota Palangka Raya, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Seruyan.
Wakil Ketua Majelis Pakar DPW PPP Kalteng, Habib Mashur Bacshin, menilai kegiatan itu bertentangan dengan hukum dan aturan partai.
“Kalau menyelenggarakan Muswil di luar negeri berarti negara ini tidak aman, padahal Kalimantan Tengah aman, Indonesia aman, tidak ada gejolak sedikitpun. Berarti mereka melanggar hukum, baik hukum negara maupun ADRT partai,” tegasnya.
Habib Mashur menekankan, Muswil harus dilaksanakan di wilayah yang bersangkutan. “Pelaksanaan Muswil harus di tempat daerah itu, contoh Kalimantan Tengah ya harus di Kalimantan Tengah. Kami menganggap mereka tidak melaksanakan apa-apa, mungkin hanya kaya liburan,” jelasnya.
Menurutnya, standar Muswil mereka tidak memenuhi forum karena hanya dihadiri lima DPC. “Kami tidak menganggap mereka melaksanakan Muswil. Kalau melaksanakan, mereka tidak memenuhi forum, hanya ada lima DPC,” pungkas Habib Mashur. jef/red
