PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Kebijakan pemerintah dalam melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite, mendapatkan sorotan dari pengamat ekonomi sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya, Fitria Husnatarina.
Menurutnya, kebijakan ini tidak dapat dilihat secara terisolasi karena memiliki potensi memicu efek domino bagi perekonomian nasional.
Fitria menjelaskan bahwa dalam pola konsumsi masyarakat, energi dan pangan merupakan dua sektor yang sangat krusial. Kenaikan harga BBM nonsubsidi dinilai dapat menjadi trigger atau pemicu peningkatan biaya operasional di berbagai sektor lain.
”Ketika harga BBM naik, ini akan menjadi pendorong atau pengungkit bagi naiknya harga-harga lainnya. Ada multiplier mindset di masyarakat, di mana mereka sudah berekspektasi bahwa akan ada kenaikan harga pada produk pangan, bahan pokok, dan sektor lainnya,” ujar Fitria kepada Tabengan, Minggu (19/4/2026).
Lebih lanjut, ia menambahkan, perilaku pasar ini bersifat reaktif. Bahkan sebelum kenaikan harga benar-benar berdampak secara riil, psikologi pasar sudah bereaksi terhadap informasi rencana kenaikan tersebut, yang kemudian memicu inflasi ekspektatif.
Fitria juga menyoroti kondisi global yang saat ini sedang mengalami turbulensi. Ia menyebut situasi ekonomi global sedang dalam fase di mana setiap negara berupaya untuk bertahan (survive) melalui berbagai kebijakan ekonomi yang tidak jarang merugikan atau menguntungkan negara lain dalam kancah geopolitik.
”Sentimen global dan dinamika geopolitik saat ini sangat memengaruhi perekonomian kita. Setiap negara saat ini sedang mencari bentuk untuk bertahan, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah seringkali merupakan respons atas ketidakpastian tersebut,” jelasnya.
Menanggapi kekhawatiran dampak kebijakan ini bagi masyarakat, Fitria menekankan pentingnya mitigasi dari sisi pemerintah. Ia menyadari pemerintah tentu berharap kebijakan ini tidak dirasakan secara signifikan oleh masyarakat, terutama kelompok yang disubsidi, namun realita pasar sering kali berkata lain.
Oleh karena itu, Fitria memberikan beberapa poin rekomendasi. Pertama,Restrukturisasi Pasar: Diperlukan langkah untuk merestrukturisasi pasar agar lebih tahan terhadap fluktuasi harga energi global. Kedua, Fokus pada Ketahanan Energi: Pemerintah perlu serius berfokus pada penciptaan ketahanan energi yang mandiri, tidak hanya terpaku pada ketahanan pangan yang sebelumnya telah dilakukan.
Ketiga, Efisiensi di Level Rumah Tangga: Masyarakat diharapkan untuk mulai melakukan efisiensi dalam konsumsi energi dan mencari alternatif atau substitusi untuk kebutuhan operasional sehari-hari guna menyiasati beban ekonomi.
”Dalam jangka panjang, kita tidak bisa terus bergantung pada mekanisme pasar global yang tidak menentu. Harus ada kebijakan yang sifatnya jangka panjang, yakni menciptakan ketahanan energi yang kuat agar kita tidak terus-menerus terjebak dalam siklus inflasi akibat kenaikan harga BBM,” pungkas Fitria. rmp/rca-red
