+Kadis PUPR Kalteng: Belum Ada Dana Negara yang Dibayarkan
PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Tengah, Prof Juni Gultom bersama jajaran, menemui langsung massa aksi yang menyampaikan sejumlah tuntutan di lingkungan Kantor Dinas PUPR Kalteng, terkait pelaksanaan proyek pengecatan jalur berwarna biru di sejumlah ruas jalan protokol Kota Palangka Raya. massa tetap mengelar orasinya walaupun PUPR Kalteng sudah sejak 1 minggu yang lalu telah mulai melakukan perbaikan pengecatan jalur berwarna biru di sejumlah ruas jalan protokol Kota Palangka Raya.
Dalam pertemuan tersebut, massa aksi meminta evaluasi terhadap penggunaan anggaran proyek yang belakangan menjadi sorotan publik dan ramai diperbincangkan di media sosial.
Menanggapi tuntutan tersebut, Juni Gultom menegaskan bahwa kegiatan pengecatan jalur biru bukanlah proyek yang gagal, melainkan masih dalam tahap pelaksanaan dan akan dilanjutkan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang telah ditetapkan.
“Kegiatan itu bukan sesuatu yang gagal, tetapi akan dilanjutkan sesuai dengan hal-hal yang telah tertuang dalam DPA kegiatan. Oleh sebab itu, kesalahan-kesalahan teknis akan diperbaiki dan diusahakan sebaik mungkin. Semoga dengan adanya kritik dan masukan dapat membawa hal-hal yang baik ke depannya,” ujar Juni, Rabu (3/6).
Ia juga menegaskan hingga saat ini belum ada pembayaran yang dilakukan menggunakan dana pemerintah daerah karena pekerjaan tersebut belum dinyatakan selesai sesuai spesifikasi yang ditentukan.
“Secara keuangan, belum ada uang negara yang tersalurkan. Ini murni dalam rangka mempercantik dan memperindah kota yang memang dikerjakan secara swakelola melalui tukang dan tenaga kerjanya. Ini tidak dibayarkan oleh pemerintah selama belum sempurna sesuai spesifikasi yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku,” katanya.
Menurut Juni, nilai pekerjaan yang saat ini telah berjalan diperkirakan mencapai sekitar Rp500 juta. Namun, seluruh biaya sementara masih ditanggung pihak pelaksana.
Ia menjelaskan proyek tersebut merupakan bagian dari kegiatan pemeliharaan rutin yang dilaksanakan secara swakelola dan bukan melalui mekanisme lelang.
“Sesungguhnya ini pemeliharaan rutin dan swakelola, sebuah langkah baik yang bisa dilakukan sehingga nanti swakelola PU Pemprov yang menjalankan. Posisinya bukan lelang. Swakelola itu memang memiliki batasan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Terkait tudingan bahwa proyek tersebut gagal, Juni menilai penilaian tersebut masih terlalu dini karena pekerjaan belum mencapai tahap serah terima pertama atau Provisional Hand Over (PHO).
“Ini kan masih dalam proses pelaksanaan. Jadi ketidaksesuaian yang ada saat ini belum PHO dan menjadi tanggung jawab kami untuk memperbaikinya,” tegasnya.
Saat ditanya mengenai tuntutan sebagian massa aksi yang meminta dirinya mundur dari jabatan Kepala Dinas PUPR Kalteng, Juni menyatakan siap menjalankan keputusan pemerintah sesuai aturan sebagai aparatur sipil negara (ASN).
“Saya ini ASN. Saya bersedia ditempatkan di mana saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.
Juni juga menegaskan apabila pekerjaan tersebut pada akhirnya tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah, maka dana yang telah dikeluarkan pihak pelaksana tidak akan diganti oleh pemerintah.
“Saat ini proyek tersebut belum digelontorkan dananya oleh pemerintah. Otomatis pengerjaan ini menggunakan dana vendor. Jika dianggap gagal dan tidak sesuai ketentuan, pemerintah tidak akan menggantikan dana tersebut,” katanya.
Mengenai urgensi pengecatan jalur biru di sejumlah ruas jalan protokol, Juni menjelaskan bahwa fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung aktivitas masyarakat, khususnya kalangan pesepeda yang jumlahnya terus bertambah.
“Sebuah ruang itu untuk semua orang. Kita melihat dari kalangan masyarakat ada yang bersepeda. Oleh sebab itu, karena animo masyarakat pesepeda memiliki kelompok tersendiri, maka kita menyiapkan ruas yang benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, pembangunan infrastruktur harus mampu mengakomodasi berbagai kelompok masyarakat secara seimbang. Menanggapi kritik warganet yang menilai masih banyak jalan rusak yang membutuhkan perhatian pemerintah, Juni menyebut setiap program memiliki skala prioritas masing-masing.
“Semua ada prioritas. Tentunya seluruh kegiatan pemerintah ditujukan untuk kelompok masyarakat sehingga semua kelompok masyarakat dapat terfasilitasi dengan baik,” pungkasnya. Jef/ded-red
