PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Pemerintah daerah di Kalimantan Tengah (Kalteng) terus meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring kondisi cuaca yang semakin kering. Hingga saat ini, baru dua daerah di Kalteng yang menetapkan status tanggap darurat karhutla, yakni Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan Kota Palangka Raya.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng Ahmad Toyib mengatakan, penetapan status tanggap darurat dilakukan sebagai langkah untuk memperkuat penanganan karhutla di daerah yang dinilai membutuhkan respons lebih intensif.
“Untuk anggaran karhutla masih dalam pembahasan oleh tim anggaran. Penggunaan dana APBD disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” ujar Ahmad Toyib, Kamis (6/8/2026).
Menurut Toyib, hingga kini pihaknya belum dapat menyampaikan secara rinci total anggaran APBD yang telah digunakan untuk penanganan karhutla. Hal tersebut lantaran proses administrasi dan pencatatan keuangan masih berjalan.
“Belum bisa kami perhitungkan secara total karena masih masuk dalam administrasi keuangan. Penanganan juga dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” jelasnya.
Meski besaran anggaran masih dalam pembahasan, Toyib memastikan dukungan pembiayaan untuk penanganan karhutla tetap tersedia. Penggunaan anggaran akan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kondisi di lapangan.
Ia menjelaskan, status tanggap darurat tidak serta-merta berarti terjadi penambahan anggaran secara otomatis. Namun, status tersebut memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menjalankan mekanisme belanja penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Menyesuaikan kebutuhan dan mekanisme aturan yang berlaku. Setelah status dinaikkan, memang ada mekanisme penggunaan anggaran yang diatur,” katanya.
Toyib menyebutkan, status tanggap darurat saat ini berlaku di dua wilayah. Kota Palangka Raya menetapkan status tersebut hingga 10 Agustus 2026, sedangkan Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan status tanggap darurat selama 30 hari.
Di tengah meningkatnya potensi karhutla, dukungan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut memperkuat operasi penanganan di lapangan, khususnya melalui dukungan udara.
Saat ini, terdapat tiga unit helikopter water bombing bantuan BNPB yang digunakan untuk mendukung pemadaman karhutla di Kalteng. Selain itu, kegiatan patroli udara dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga berada dalam dukungan dan pembiayaan BNPB.
“Heli water bombing saat ini ada tiga unit dari BNPB. Begitu juga patroli udara dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), kontraknya memang dengan BNPB. Daerah tinggal memanfaatkan, pembiayaannya dari BNPB,” ungkap Toyib.
Menurutnya, operasi udara menjadi salah satu dukungan penting dalam menghadapi karhutla, terutama ketika kebakaran terjadi di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Toyib mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Kondisi lahan yang kering membuat api mudah menjalar dan berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
“Cuaca sangat mempengaruhi. Api kecil, baik disengaja maupun tidak disengaja, bisa cepat menjadi kebakaran besar ketika kondisi lahan kering,” tegasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, khususnya pembakaran lahan secara terbuka. Menurutnya, pencegahan sejak awal jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah api meluas.
Terkait penyebab kebakaran di sejumlah lokasi, Toyib mengatakan pihaknya tidak dapat memastikan apakah kebakaran terjadi akibat faktor kesengajaan maupun kelalaian. Dugaan penyebab kebakaran masih menjadi bagian dari proses penyelidikan aparat penegak hukum.
“Untuk ke arah itu masih dalam proses penyelidikan. Kami serahkan kepada aparat penegak hukum, sedangkan BPBPK fokus pada penanganan di lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, Toyib juga meluruskan informasi mengenai hujan yang mengguyur Kota Palangka Raya dalam beberapa hari terakhir. Ia memastikan hujan tersebut merupakan fenomena alam dan bukan hasil dari Operasi Modifikasi Cuaca.
“Untuk Palangka Raya, hujan yang terjadi masih alami, belum karena modifikasi cuaca,” pungkasnya.
Pemerintah daerah bersama unsur terkait pun terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas dan potensi karhutla di sejumlah wilayah. Koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, aparat, serta masyarakat dinilai menjadi kunci untuk menekan risiko kebakaran selama periode cuaca kering.ldw/ded-red
