PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Kobaran api yang terus muncul di tengah musim kemarau panjang membuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangka Raya kian mengkhawatirkan. Persoalan bukan hanya luasnya lahan yang terbakar, tetapi juga kesiapan peralatan, biaya operasional hingga rendahnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana.
Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kota Palangka Raya bersama Pemerintah Kota Palangka Raya terkait penanganan karhutla, mitigasi bencana, serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan peserta didik, Rabu (16/9/2026).
Dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Paripurna tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya Arif M. Norkim mempertanyakan perkembangan status karhutla sekaligus kesiapan pemerintah menghadapi musim kemarau yang diprediksi berlangsung panjang.
Arif menyebut, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kondisi kemarau berpotensi berlangsung hingga Maret 2027. Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu memastikan dukungan anggaran dalam APBD perubahan benar-benar mampu menunjang penanganan karhutla di lapangan.
“Anggaran harus disiapkan, termasuk untuk kebutuhan operasional penanganan karhutla,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat ketika terjadi kebakaran lahan. Menurutnya, penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan petugas pemadam, tetapi membutuhkan kepedulian dan dukungan masyarakat.
Persoalan lain yang turut mencuat adalah keterbatasan biaya operasional peralatan pemadaman. DPRD menerima laporan adanya sekitar lima hingga enam mesin yang mendapat bantuan pemerintah maupun pihak swasta, namun tidak dapat digunakan secara maksimal karena terkendala biaya operasional, termasuk ketersediaan bahan bakar.
Kondisi tersebut dinilai perlu segera dicarikan solusi agar peralatan yang sudah tersedia tidak justru menganggur ketika dibutuhkan untuk memadamkan api.
DPRD pun mendorong adanya koordinasi yang lebih kuat antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menghadapi ancaman karhutla yang masih berlangsung.
Sementara itu, Plt Kepala BPBD Kota Palangka Raya Hendrikus Satria Budi mengakui kondisi karhutla saat ini cukup serius. Ia menyebut kebakaran telah berlangsung sekitar tiga bulan dan situasi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah.
Menurut Budi, langkah mitigasi telah dilakukan sejak awal, termasuk penetapan status siaga oleh Wali Kota Palangka Raya. Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan informasi BMKG mengenai potensi musim kemarau yang datang lebih awal, berlangsung lebih panjang, serta dapat bertahan hingga pertengahan 2027.
“Kalau melihat prediksi BMKG, kemarau lebih dini, lebih panjang dan berlangsung lama,” kata Budi.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut juga dipengaruhi fenomena El Nino yang cukup kuat. Musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga pertengahan Oktober sebelum memasuki masa pancaroba. Namun, peluang hujan yang terjadi disebut masih relatif terbatas dan lebih banyak berupa hujan lokal.
Budi menegaskan, karhutla yang terjadi di Palangka Raya tidak semata-mata disebabkan kondisi alam. Panjangnya musim kemarau membuat lahan menjadi semakin kering dan mudah terbakar. Namun, terdapat pula indikasi kebakaran yang dipicu oleh ulah manusia.
“Ini bukan hanya bencana alam, tetapi juga ada faktor manusia,” tegasnya.
Menurutnya, berdasarkan penelitian yang menjadi rujukan, hanya sebagian kecil kebakaran yang terjadi akibat faktor alam, sementara sebagian besar berkaitan dengan aktivitas manusia.
Saat ini, lanjut Budi, titik api bahkan mulai mendekati sejumlah ruas jalan. Salah satunya berada di kawasan Kilometer 13 dan Kilometer 23 yang menjadi perhatian petugas karena api semakin mendekati jalur transportasi.
Di lapangan, petugas juga menghadapi sejumlah kendala, mulai dari sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan hingga keterbatasan sumber air untuk mendukung proses pemadaman.
“Permasalahan kendala sarpas ada jebol kendala sumber air. Penandaan jdi perbincangan kita bersama. Anggaran sedang kita bicarakan Pemko dan DPRD sedang berjalan dengan baik,” kata Budi.
Persoalan tersebut kini menjadi bagian dari pembahasan antara Pemerintah Kota Palangka Raya dan DPRD, termasuk mengenai kebutuhan anggaran untuk memastikan penanganan karhutla dapat berjalan secara berkelanjutan.
Dengan musim kemarau yang masih berpotensi berlangsung panjang, pemerintah dituntut tidak hanya bergerak ketika api sudah membesar. Kesiapan personel, peralatan, bahan bakar, sumber air dan koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting untuk mencegah karhutla meluas dan kembali mengganggu aktivitas masyarakat Palangka Raya. nws/fwa-red
