PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat musim kemarau sekaligus mengurangi risiko genangan ketika musim hujan membutuhkan kesiapan infrastruktur yang memadai. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah memperkuat ketersediaan tampungan air melalui pembangunan embung dan rehabilitasi kanal di sejumlah kawasan Kota Palangka Raya.
Rencana Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya tersebut mendapat dukungan dari Wakil Ketua II Komisi I DPRD Palangka Raya Syaufwan Hadi. Ia menilai, pembangunan infrastruktur air bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi jangka panjang untuk menjaga ketahanan lingkungan dan melindungi masyarakat dari ancaman bencana.
“Sebagai wakil rakyat, saya sangat mendukung dan mengapresiasi rencana pembuatan serta rehabilitasi embung ini. Infrastruktur air ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan langkah strategis yang menyentuh langsung hajat hidup masyarakat, khususnya dalam aspek ketahanan lingkungan dan mitigasi bencana,” ujarnya, Selasa (3/11/2026).
Menurut Syaufwan, Kota Palangka Raya memiliki karakteristik wilayah yang menghadapi dua ancaman bencana berbeda setiap tahunnya. Saat musim kemarau, kawasan tertentu rawan mengalami karhutla, sedangkan ketika musim hujan, genangan air berpotensi terjadi di sejumlah permukiman.
Karena itu, keberadaan embung dinilai memiliki peran penting sebagai sumber cadangan air, terutama di wilayah rawan karhutla yang lokasinya jauh dari sungai besar. Ketersediaan air tersebut dapat mempermudah petugas pemadam kebakaran dalam melakukan penanganan ketika terjadi kebakaran.
Tidak hanya untuk menghadapi musim kemarau, embung juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat penampungan air saat curah hujan meningkat. Dengan kapasitas tampung yang memadai, keberadaannya diharapkan mampu membantu mengendalikan limpasan air sehingga risiko genangan di kawasan permukiman dapat ditekan.
Meski demikian, Syaufwan mengingatkan agar pembangunan embung dan rehabilitasi kanal tidak berhenti pada penyelesaian pekerjaan fisik. Menurutnya, pengawasan serta pemeliharaan secara rutin harus menjadi perhatian agar infrastruktur yang telah dibangun dapat berfungsi optimal dalam jangka panjang.
Ia menyoroti potensi pendangkalan akibat sedimentasi, pertumbuhan gulma, hingga tumpukan sampah yang dapat mengurangi daya tampung embung dan menghambat aliran air pada kanal.
“Salah satu kelemahan kita selama ini adalah lemahnya pengawasan dan pemeliharaan atas apa yang sudah kita bangun, padahal biaya yang sudah kita keluarkan dari anggaran pembangunan tersebut sangatlah besar. Ke depannya hal ini jangan lagi terjadi,” tegasnya.
Selain mendorong perawatan berkala, Syaufwan juga berharap masyarakat di sekitar kawasan embung dapat dilibatkan dalam pengelolaannya. Bahkan, kawasan tersebut berpeluang dikembangkan menjadi ruang publik hijau maupun area budidaya perikanan terbatas yang dapat memberikan manfaat tambahan bagi warga. nws/fwa-red
