PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID– Senator Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang hadir pada kegiatan Borneo Forum Ke-5 yang dilaksanakan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Sejumlah hal disampaikan pada acara bertemakan Perimbangan Anggaran Daerah untuk Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit dan Turunannya.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng ini menyampaikan, berbicara perimbangan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah merupakan isu yang sangat seksi. Pada era reformasi, ada sejumlah daerah yang ingin merdeka atau memisahkan diri karena masalah perimbangan anggaran itu.
Bagi penghasil yang kaya raya, kata mantan Gubernur Kalteng 2 periode ini, mengklaim mengapa hanya mendapatkan sekian, sementara yang dihasilkan mencapai triliunan rupiah. Tuntutan ini tentu tidaklah mudah untuk direalisasikan.
Berbicara di hadapan badan anggaran harus melihat jumlah provinsi yang berjumlah 34, yang tidak lama lagi menjadi 37 provinsi. Melihat 500 lebih kabupaten dan kota, dan 74 ribu lebih desa dan kelurahan.
“Dana dari hasil kelapa sawit ini dikumpulkan di pusat, kemudian disalurkan, inilah bentuknya yakni perimbangan. Dana perimbangan yang didapatkan itu membuat pemerintah daerah harus berusaha untuk bertahan atau survive. Mulai dari masalah infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan terakhir perekonomian yang berbasis kerakyatan,” kata Teras Narang, di hadapan peserta Borneo Forum Ke-5, di Palangka Raya, Rabu (24/8).
Berkenaan dengan masalah perkebunan, jelas Teras, para pengusaha perkebunan jangan dimusuhi, justru ditemani. Pengalaman selama menjabat, bagaimana merangkul para pengusaha ini dengan baik. Saat pengusaha ini merasa senang berinvestasi di Kalteng, secara otomatis yang namanya ekonomi kerakyatan akan berkembang.
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melayani, tambah Teras, bagaimana masyarakat dengan pengusaha dapat hidup bersama. Pengusaha bukanlah saingan, justru merupakan bagian dari tim untuk terciptanya kesejahteraan. Apabila bisa terjalin komunikasi dan hubungan baik antara pengusaha dan masyarakat, maka anggaran perimbangan akan menjadi urusan kesekian.
Teras meminta pihak perkebunan untuk dapat bekerja sama dengan pemerintahan desa. Ciptakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hidupkan masyarakat di desa. Contoh, membeli beras jangan di luar, tapi melalui BUMDes yang dibuat bersama perusahaan. Sampaikan kepada pengelola BUMDes untuk dapat menyediakan beras dengan kualitas sesuai keinginan perusahaan.
Hitung bersama, harap Teras, dengan BUMDes dari sisi harga beras, biaya transportasi berapa, berikanlah keuntungan untuk menghidupi BUMDes ini. Apabila BUMDes ini bisa hidup dan para pekebun adalah yang mendampingi untuk BUMDes ini bisa berkembang, maka akan memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar.
Terakhir, Teras menyampaikan, tahun 2008 saat menjabat sebagai Gubernur Kalteng bersama dengan DPRD Kalteng membuat peraturan tentang lembaga adat. Masyarakat adat dan tokoh-tokoh adat sebagai jembatan untuk menjalin komunikasi antara masyarakat, investor dan pemerintah. Inilah tujuan dibuatnya lembaga adat, bukan untuk hal yang lain. ded
