Bupati Kotim Halikinnor
SAMPIT /TABENGAN.CO.ID-Dalam rangka memberantas peredaran narkoba di wilayah ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim), berencana akan melakukan tes urine kepada karyawan perusahaan besar swasta (PBS) terutama di sektor perkebunan kelapa sawit.
Bupati Kotim Halikinnor mengaku rencana tes urine untuk karyawan PBS tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari tes urine untuk ASN yang belum lama ini dilaksanakan.
“Jadi nanti kita akan periksa semua sektor, yang lalu kita laksanakan untuk ASN jadi mungkin saja dalam waktu dekat untuk karyawan PBS,” ujarnya, Selasa(6/9/2022).
Dilanjutkannya, kota Sampit sebagai titik persilangan yang sangat strategis di mana pintu masuk moda darat, laut dan udara dimiliki oleh daerah perlu diberikan perhatian pada pintu-pintu tersebut. Bandar Udara Haji Hasan Sampit yang secara aktif menjadi salah satu pintu masuk mobilitas warga dari luar Kalimantan menuju wilayah Kalteng menurutnya harus menjadi perhatian untuk dikaji terkait dengan prosedur dalam upaya mencegah penyebaran penyalahgunaan narkoba maupun barang lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Untuk itu bukan tidak mungkin jika peredaran narkoba juga marak terjadi di wilayah PBS di perkebunan kelapa sawit,” ucapnya.
Selain itu Kotim juga memiliki Sungai Mentaya yang membentang dari Muara Laut Jawa hingga ke pedalaman wilayah Kotim. Sungai mentaya sebagai sumber kehidupan masyarakat sudah pasti memiliki banyak Dermaga seperti pelabuhan laut, pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan dan pelabuhan pengumpan regional. Belum lagi persoalan pelabuhan yang tidak terdaftar dan belum diinventaris oleh otoritas . Semua dapat dijadikan alat dari potensi-potensi masalah penyebaran penyalahgunaan narkoba lewat jalur laut.
Tak hanya itu jalan darat yang melintasi wilayah Kotim juga merupakan potensi permasalahan yang teramat perlu dikaji dan dipertimbangkan langkah-langkah preventifnya. Terkait penyebaran penyalahgunaan narkoba jalan dari pintu darat dianggap sebagai hal biasa. Padahal jalan darat memiliki banyak peluang yang sulit, karena otoritas identifikasi permasalahannya kita mengenal istilah jalan-jalan tikus yang menjadi alternatif penyelundupan barang-barang haram maupun narkoba.
“Oleh karena itu pengamanan pengendalian dan pengawasan yang ketat terhadap jalur-jalur masuk ini memerlukan sinergitas dan koordinasi bersama pemerintah TNI dan Polri maupun instansi terkait,” terangnya. (C-May)
