Cornelis: BSU dan Kenaikan UMP Tidak Sebanding dengan Efek Kenaikan BBM
PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO– Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalimantan Tengah (Kalteng) Cornelis mengomentari dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, beberapa waktu lalu. Yang paling merasakan dampak kenaikan BBM tentu saja para buruh atau pekerja.
Cornelis mengatakan, pemerintah pusat memang ada menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi buruh dan pekerja. Tapi, apalah arti BSU ini dibandingkan dengan efek domino dari kenaikan harga BBM yang ditetapkan pemerintah. Terlebih di Kalteng, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang hanya Rp19 ribu.
Bagi pekerja, kata Onel sapaan akrab Cornelis, kenaikan yang hanya demikian dan UMP yang masih berada di bawah Rp3 juta, tentu membuat para pekerja kewalahan. BBM naik, dibarengi dengan kenaikan berbagai macam kebutuhan pokok, sudah tentu membuat ketimpangan dari sisi pemasukan dan pengeluaran.
“KSPSI Kalteng secara tegas menolak dan menyesalkan kenaikan BBM ini di tengah kondisi ekonomi yang baru saja membaik. Masyarakat kecil baru berusaha untuk memperbaiki ekonomi yang ambruk akibat pandemi, justru harus dihadapkan dengan kenaikan BBM begitu cepat. Padahal pandemi masih belum berakhir, harus dihadapkan pula pada kenaikan BBM,” ungkap Onel, di Palangka Raya, Selasa (27/9).
Alasan pemerintah, kritik Onel, bahwa yang menikmati BBM adalah 70 persen orang mampu yang memiliki mobil sangatlah tidak relevan. Atas dasar alasan ini, pemerintah kemudian mencabut subsidi BBM. Apabila memang yang menikmatinya sebagian besar orang mampu, artinya ini berbicara penyaluran. Pemerintah seharusnya mencari mekanisme penyaluran, sehingga BBM bersubsidi menjadi tepat sasaran, bukan lantas mencabut subsidinya.
Onel juga mengkritik pemerintah pusat yang bersikeras membangun dan segera menyelesaikan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pembangunan IKN Nusantara inilah yang seharusnya ditunda, karena bukan sesuatu yang mendesak. Justru, memaksakan pembangunan IKN dengan mengorbankan subsidi BBM sangatlah tidak tepat. ded
