OLEH: Mulyanto
Konsep Badan layanan umum (BLU) telah lahir sejak diundangkan UU Perperbendaharaan Nomor 1 Tahun 2004. Meskipun sejak dahulu BLU telah hadir dan banyak orang telah menikmati layanannya namun tidak semua orang secara baik mengenali peran BLU dalam pembangunan nasional. BLU lahir untuk mewujudkan harapan masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang prima dan mengatasi sifat birokrasi layanan yang kaku, bertele tele dan rumit yang menciptakan keterbatasan bagi layanan publik untuk berkembang di instansi pemerintah.
Bila diperhatikan, keadaan pelayanan publik saat ini sudah sangat baik dibandingkan dengan pelayanan publik tempo dahulu. Keadaan pelayanan publik tempo dulu, masyarakat dihadapkan pada dua kondisi pelayanan, yaitu satu, layanan prima yang hanya disediakan oleh pihak swasta dan biasanya masyarakat harus membayar layanan dengan harga yang tinggi. Dua, layanan yang seadanya, mayarakat mendapat layanan publik seadanya yang seringkali dibawah standar kualitas layanan yang baik.
Pada saat itu, kualitas layanan publik jauh dari kepuasan masyarakat dan menjadi gambaran umum layanan publik. Sebelum hadirnya BLU, masyarakat sulit untuk membayangkan bahwa Indonesia akan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Kini BLU hadir ditengah masyarakat untuk memberikan layanan kepada masyarakat. BLU berangsur-angsur telah mengubah wajah birokrasi dengan praktik bisnis yang sehat dalam memberikan pelayanan publik.
Kepuasan pelanggan menjadi prioritas dalam pemberian layanannya. Praktik bisnis yang sehat juga telah dijalankan, selaras dengan layanan yang berkualitas tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Sebagai satuan kerja yang diciptakan pemerintah dan sebagai badan yang diberikan keleluasaan dalam mengelola keuangannya, BLU telah membuktikan bahwa layanan yang berkualitas dapat diberikan oleh instansi pemerintah yang tidak mengutamakan mencari keuntungan.
BLU memiliki peran melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang mendukung kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan melalui pemberian layanan BLU di berbagai bidang untuk mendorong pembangunan nasional. Dalam aktivitas BLU sejauh ini, terdapat lima rumpun/bidang layanan BLU yaitu kesehatan, pendidikan, pengelola dana, pengelola kawasan, dan penyedia barang/jasa lainnya.
Melalui kelima bidang tersebut, BLU berkontribusi pada layanan dasar masyarakat yang mendukung kepedulian sosial serta penciptaan inovasi layanan untuk mendukung terciptanya pembangunan nasional. Sampai dengan akhir Nopember 2022, jumlah BLU telah mencapai 261 BLU. Sebagian besar didominasi oleh BLU bidang pendidikan sebesar 42% dan kesehatan sebesar 40% dan sisanya meliputi bidang Pengelola Dana, Pengelola Kawasan, dan Penyedia Barang/Jasa lainnya.
Peran BLU dalam melayani masyarakat tidak dapat dilepaskan dari tugas dan fungsi kementerian/lembaga tempat BLU bernaung. Untuk pelayanan kesehatan terdapat kementerian/lembaga yang mempunyai BLU Rumah Sakit yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Layanan BLU Rumah Sakit tidak hanya dikelola oleh Kementerian Kesehatan saja, namun juga terdapat di beberapa kementerian seperti Polri dengan Rumah Sakit Bhayangkara dan Pemerintah Daerah dengan Rumah Sakit Umum Daerah yang sebagian sudah menjadi BLU/BLUD.
Di bidang pendidikan, terdapat BLU universitas/sekolah tinggi/politeknik dibawah beberapa kementerian/lembaga. Selain itu, terdapat BLU yang mengelola dana abadi pendidikan untuk kepentingan pemberian beasiswa dan pembiayaan penelitian. Untuk memajukan bidang usaha masyarakat (UMKM), pemerintah juga menyalurkan bantuan permodalan kepada UMKM/petani/nelayan yang membutuhkan. Di bidang infrastruktur terdapat beberapa kementerian/lembaga memiliki BLU yang menyediakan infrastruktur telekomunikasi dan informasi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, mengelola aset pembebasan lahan untuk keperluan proyek strategis nasional, dan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sementara di bidang energi terdapat BLU yang mendukung pendanaan energi baru dan terbarukan, serta mendukung pelaksanaan riset energi yang berkelanjutan.
BLU bidang pendidikan memberikan layanan dasar peningkatan pendidikan dan bertanggung jawab pada penyediaan akses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. BLU perguruan tinggi memiliki kontribusi meningkatkan kualitas sumber daya manusia di suatu negara dan akan mempengaruhi daya saingnya dimasa depan.Melalui perguruan tinggi negeri (PTN) BLU yang hanya berjumlah 2,96% dari total PTN. Selama tahun 2020, BLU universitas/sekolah tinggi/politeknik telah mendidik 1,52 juta mahasiswa formal dan 95 ribu mahasiswa/taruna vokasi, serta menyediakan 152 ribu beasiswa untuk masyarakat tidak mampu.
Untuk beasiswa yang berasal dari dana abadi pendidikan, BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) telah memberikan beasiswa bagi 27.997 mahasiswa. Pada periode yang sama, BLU bidang pendidikan juga telah menghasilkan 30.629 penelitian, 5.768 Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan melakukan 8.607 kegiatan pengabdian masyarakat. BLU bidang kesehatan berkontribusi memberikan layanan dasar peningkatan kesehatan melalui rumah sakit BLU yang meskipun secara jumlah hanya sebesar 3,06% dari total rumah sakit di Indonesia namun mampu berkontribusi kepada 15,4% layanan rumah sakit di Indonesia dan melayani lebih dari 80% pasien BPJS, serta aktif berperan dalam penanggulangan Covid-19 melalui 90% rumah sakit BLU sebagai rumah sakit rujukan Covid. Sepanjang tahun 2020 jumlah pasien yang dilayani BLU RS mencapai 34 juta pasien.
Selain layanan dasar, BLU juga berperan untuk menjawab tantangan masyarakat dalam kepedulian sosial. BLU bidang pengelola dana berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan melalui penyaluran dukungan bantuan permodalan. Untuk mendukung permodalan usaha masyarakat, pemerintah telah menyalurkan bantuan permodalan kepada UMKM. Sebagaimana diketahui, UMKM berperan dalam (1) perluasan kesempatan kerja, dan penyerapan tenaga kerja; (2) pembentukan PDB; dan (3) penyediaan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif.
Berdasarkan siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bulan Oktober 2022, peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Sampai dengan akhir tahun 2021, BLU Pusat Investasi Pemerintah telah melakukan pembiayaan kepada lebih dari 4,48 juta debitur usaha ultra mikro, sementara BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM telah menyalurkan dana bergulir kepada lebih dari 1,15 juta debitur Koperasi dan UMKM.
Di bidang perhutanan juga telah disalurkan fasilitas dana bergulir kehutanan kepada 28.263 kelompok tani. Sementara di sektor perikanan juga telah disalurkan dana bergulir kepada 18,8 ribu nelayan. Permodalan UMKM ini sejalan dengan tujuan pemerintah mendorong pembiayaan UMKM yang berkelanjutan.
BLU juga berperan membangun ketahanan pangan dan penguatan swasembada pangan melalui BLU bidang penyedia barang/jasa lainnya. Berdasarkan data tahun 2021, BLU Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) menyediakan 2,7 juta dosis inseminasi semen ternak buatan (60% kebutuhan nasional) dan Pusvetma yang memproduksi 44-52% vaksin nasional (antara lain anthrax, brucellosis, rabies, dan flu burung). Dalam membangun ketahanan energi dan lingkungan, BLU telah berperan aktif menjaga ketersediaan energi nasional yang berkelanjutan dan penguatan optimalisasi sumber energi tambang/alam dan hayati, serta upaya kelestarian lingkungan dan isu iklim.
Seperti yang telah dilakukan oleh BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang memiliki tugas mendukung keberlanjutan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Pada periode tahun 2015 sampai 2021, BLU BPDPKS telah menyalurkan dana insentif biodiesel sebesar Rp110,05 triliun dengan volume 33,07 juta kiloliter. Insentif biodiesel yang disalurkannya memiliki fungsi menjaga suplai minyak sawit sehingga harganya tetap optimal, dan mendorong pemakaian Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dari minyak sawit di Indonesia. Selain itu pemerintah melalui Lemigas, Tekmira, PPGL, dan EBTKE juga mendukung pengembangan energi nasional melalui pemetaan 7 peta potensi energi nasional, dan komersialisasi HKI/ perekayasaan/eksplorasi migas, batubara, dan EBT.
BLU bidang pengembangan kawasan, infrastruktur, dan IT seperti Pusat Pengelolaan Kompleks (PPK) Gelora Bung Karno, PPK Kemayoran, PPK Batam, PPK Sabang, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) mendukung pemulihan dan akselerasi perekonomian melalui pengembangan kawasan ekonomi dengan kemudahan berusaha, mengelola daerah pariwisata dan layanan khusus, optimalisasi aset negara, mendukung infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN), dan menyiapkan jaringan komunikasi pada daerah terdepan, terluar, tertinggal.
Di bidang infrastruktur terdapat BLU LMAN yang dapat memfasilitasi beberapa proyek yang menjadi prioritas nasional. Pembentukan BLU LMAN berkaitan dengan kebutuhan negara untuk mengoptimalkan aset negara, karena banyak sekali aset-aset yang tidak termanfaatkan. Hal ini disebabkan keterbatasan aturan pengelolaan aset negara, mengingat visi utama pemerintah adalah menjaga aset bukan mencari penghasilan dari asset negara.
Selain itu, LMAN melaksanakan fungsi advisory berupa konsultasi atau aset solusi terhadap aset-aset negara yang tersebar, baik itu di kementerian/lembaga maupun asset yang ada di BLU. BLU LMAN juga mendukung Program Stategis Nsional (PSN) dalam kerangka percepatan pembangunan infrastruktur yang sedang digencarkan Pemerintah. Berdasarkan data per Mei 2021, kontribusi LMAN pada PSN sebesar Rp22,87 triliun dengan total 48 ruas jalan tol, 33 bendungan, 5 saluran irigasi, 8 jalur kereta api, 1 pelabuhan, dan 1 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Selain itu di bidang infrastruktur dan IT, BLU BAKTI di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika terus hadir untuk mengawal dalam pembangunan infrastruktur dan teknologi informasi di daerah terdepan, terluar, tertinggal di seluruh wilayah NKRI. Secara umum, BLU BAKTI menjalankan program Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation/USO) di bidang telekomunikasi dan informatika. Program USO merupakan pemberikan pelayanan universal di bidang telekomunikasi dan informatika kepada mayarakat. Pelayanan tersebut dilakukan untuk mengurangi kesenjangan digital di daerah khususnya daerah pedesaan, tertinggal, dan terluar, yang secara ekonomi sulit dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi komersial. Dalam program tersebut, BLU BAKTI menjalankan misi memperluas layanan internet. Layanan konkretnya seperti program Akses Internet untuk Desa. Layanan ini menyediakan akses internet di sekolah-sekolah, balai latihan kerja, puskesmas, balai desa, kantor-kantor pemerintahan, serta lokasi publik di daerah pedesaan, tertinggal, dan terluar. Selain itu, BLU BAKTI juga menyediakan BTS di wilayah blank spot, dan menjalankan proyek infrastruktur strategis seperti pembangunan Palapa Ring.
Menurut data tahun 2021, jaringan backbone Palapa Ring telah selesai dibangun sepanjang 12.148 km yang menghubungkan 57 kabupaten, akses internet di 10.725 lokasi publik pada destinasi pariwisata dan kantor layanan publik, serta pembangunan BTS layanan akses sinyal seluler daerah pada 1.662 lokasi. Di bidang perumahan rakyat selama tahun 2010-2021, BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR telah memberikan kontribusi positif dalam membantu 943.583 MBR untuk kepemilikan rumah. Di tahun 2021, BLU PPDPP telah menyalurkan dana sebesar Rp19,57 triliun kepada 178.728 MBR dalam penyediaan rumah bersubsidi di seluruh indonesia.
Pada akhirnya dapat disimpulkan, BLU telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memiliki kontribusi besar dalam pemenuhan layanan dasar yang mendukung kepedulian sosial guna mendorong pembangunan nasional.
Sumber Data: Direktorat PPK BLU, Kementerian Keuangan
PENULIS: Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaaan Anggaran IC
Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah
