PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Puluhan massa demonstrasi yang tergabung dalam Kapakat Dayak Kalteng Bersatu menyuarakan sikap menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Mereka menolak yang bukan orang Dayak menjadi gubernur, bupati dan wali kota. Demonstrasi itu dilakukan di depan gedung DPRD Kalteng, Palangka Raya, Kamis (18/7).
Para demonstran membentangkan beberapa spanduk, di antaranya bertuliskan “CABUT DAN ROBOHKAN SPANDUK PARA PENDATANG YANG MENJADI TEMANGGUNG DI TANAH DAYAK” dan “JANGAN DENGAN ALASAN NKRI KALIAN MAU MENGUASAI TANAH DAYAK KAMI LEBIH BERHAK DI ATAS TANAH KAMI BUKAN KALIAN!!!”.
Tulisan tersebut menunjukkan betapa tingginya kekhawatiran atas pemimpin bukan asli orang Dayak. Dalam poin pernyataan sikap, Kapakat Dayak Kalteng Bersatu meminta partai politik (parpol) dan gabungan parpol untuk mengusung calon kepala daerah yang berasal dari putra dan putri Dayak.
Koordinator aksi, Panji Panjung Silai mengatakan, pihaknya memberi catatan agar mewajibkan kepada parpol atau gabungan parpol yang ada di Bumi Tambun Bungai untuk mengusung calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota putra-putri Dayak asli.
“Hal tersebut menunjukkan kami menginginkan pimpinan daerahnya adalah orang asli Dayak agar persoalan tanah dan hak adat tidak lagi terusik,” katanya.
Panju menerangkan, setiap calon gubernur, bupati, wali kota orang Dayak wajib melakukan dialog khusus dengan elemen masyarakat Dayak agar bisa mengetahui persis kualitas kecerdasan dan kapasitas figur bersangkutan, serta bisa membuat komitmen khusus terhadap masyarakat adat Dayak untuk menjamin kepentingan mereka terlindungi.
“Kami mendukung sepenuhnya Pilgub 2024 harus dilaksanakan dengan tertib, aman, damai, jujur, adil, berkualitas dan sukses. Apabila partai politik tidak menghargai aspirasi tersebut, maka mereka menolak pasangan calon yang diusung dengan cara apa saja,” katanya.
Demonstran lainnya, aktivis Dayak Kalteng Karliansyah menuturkan, situasi tanah Borneo sedang tidak kondusif jika pemimpinnya bukan Dayak. Ia menekankan betapa pentingnya Pilkada yang dilaksanakan dengan penuh demokrasi dan mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
Menurutnya, hal ini disebabkan calon-calon Pilkada Gubernur dan Bupati yang telah menunjukkan track record sangat membahayakan bagi orang Dayak.
“Terlebih, ada orang yang memiliki track record sekarang mau mencalonkan gubernur namun tidak memahami kultur Dayak seperti apa. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya salah satu nilai penghargaan terhadap budaya dan historis bagi orang Dayak,” katanya.
Terkait nilai-nilai kebudayaan hingga historis, hal tersebut tidak diketahui oleh para pendatang yang ada di Kalteng. Karena itu, pemimpinnya haruslah orang Dayak yang mengerti situasi dan kondisi Kalteng seperti apa, agar masyarakat merasa terwakilkan dan diakui keberadaannya.
“Walaupun ada orang Dayak, juga harus dilihat track record-nya apakah memiliki kompeten dan komitmen yang baik dalam membela hak-hak keadilan masyarakat Dayak. Karena tujuannya hanya berkuasa saja dan bukan memikirkan kepentingan rakyat,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, para calon kepala daerah sudah diberi kesempatan menjadi Anggota DPR, Bupati, sekarang menjadi calon gubernur. Oleh karena itu, catatan merah harus menjadi masukan bagi orang Dayak. “Jangan memilih calon yang tidak memiliki kompeten dan track record yang tidak baik, karena akan menghancurkan tanah orang Dayak,” ungkapnya.
Dalam situasi yang memprihatinkan ini, sambungnya, diharapkan bisa mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan memilih pemimpin hanya karena uang belaka agar tidak ada adu domba sesama orang Dayak.
“Terlebih lagi, dalam Pilkada 2024, alangkah baiknya jika menggunakan akal pikir daripada kembali seperti masa Orde Baru hanya demi kepentingan segelintir orang,” tukasnya.
Tuntutan dan pernyataan sikap Kapakat Dayak Kalteng Bersatu tersebut diterima Sekretaris DPRD Kalteng H Pajarudinnoor. Pajarudinnoor menyampaikan, Anggota DPRD Kalteng saat ini tengah melakukan kunjungan kerja (kunker) keluar daerah, sehingga belum bisa secara langsung menerima massa aksi untuk melakukan audiensi.
“Anggota DPRD Kalteng melaksanakan kunjungan kerja keluar daerah untuk membahas Raperda yang harus diselesaikan,” ucapnya.
Pajarudinnoor menambahkan, pihaknya akan menyampaikan tuntutan dari Kapakat Dayak Kalteng Bersatu ke semua fraksi yang ada di DPRD Kalteng. “Kami sampaikan nanti di semua fraksi yang ada di DPRD Kalteng, dan apa pun yang disampaikan tadi kami sampaikan,” tutupnya. jef
