JAKARTA/TABENGAN.CO.ID – Anggota Banggar DPR RI Drs H Mukhtarudin menegaskan, arsitektur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 akan menjadi pilar penting untuk menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Hal tersebut dikatakan Mukhtarudin usai rapat kerja (Raker) Banggar DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, membahas RUU APBN 2025 di gedung Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (17/9).
Menurutnya, setelah mencermati pembahasan RUU APBN 2025, Fraksi Partai Golkar berpandangan, pertumbuhan ekonomi disepakati pada level 5,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). “Fraksi Golkar menilai target tersebut sangat realistis untuk dicapai,” kata Mukhtarudin.
Polisi dari daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah (Kalteng) ini mengaku keyakinan Golkar tersebut berkaca pada keberhasilan pemerintah secara konsisten mencapai pertumbuhan diatas 5 persen pasca pandemi Covid-19.
Artinya, realisasi target pertumbuhan 5.2 persen 2025 akan menjadi awal yang baik bagi pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.
Golkar menyoroti target laju inflasi disepakati pada level 2,5 persen. ia mengatakan Fraksi Golkar menilai, pencapaian target tersebut membutuhkan kerja keras serta kerja sama yang solid antar stakeholder, antara otoritas fiskal dan moneter serta antara pemerintah pusat.
Fraksi Golkar berharap agar relatif rendahnya laju inflasi bukan berasal dari pelemahan daya beli masyarakat, melainkan dari peningkatan output produksi serta perbaikan tata niaga dan distribusi barang yang lebih efisien.
Banggar Golkar DPR juga dapat memahami kesepakatan asumsi nilai tukar rupiah pada level Rp16.000 per dolar AS, atau jauh lebih lemah dari posisi kurs rupiah pada saat pembahasan APBN 2025 di level Rp15.400 per dolar AS.
Wakil Ketua Fraksi Golkar Bidang Industri dan Pembangunan ini bilang tren kebijakan moneter di negara-negara maju, seperti AS, telah menuju pelonggaran yang akan mengurangi tekanan terhadap pasar keuangan emerging market seperti Indonesia.
Namun demikian, kata Mukharudin terdapat risiko pada sisi yield surat utang AS yang masih tertahan di level tinggi. “Banggar Golkar DPR mendorong kerja sama yang solid antara otoritas moneter dan fiskal dalam mengantisipasi dampak volatilitas faktor-faktor eksternal terhadap sektor keuangan nasional,” imbuhnya.
Dikatakan, target Pendapatan Negara disepakati sebesar Rp3.005,1 triliun, atau meningkat dari Rp2.996,8 triliun pada usulan RAPBN 2025. Selisih sebesar Rp8,25 triliun tersebut bersumber dari peningkatan target penerimaan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian/Lembaga (K/L).
Fraksi Golkar meminta agar peningkatan target pendapatan dari BUMN dan K/L tersebut dapat disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Golkar mengapresiasi kesepakatan pagu Belanja Negara meningkat dari Rp3.613,05 triliun pada usulan RAPBN 2025 menjadi Rp3.621,3 triliun. Terdapat sejumlah perubahan antara lain pada pagu Belanja K/L yang meningkat Rp117.8 triliun. Peningkatan ini bersumber dari pengurangan Belanja Non K/L khususnya pada pagu Belanja Lainnya yang bersifat antisipatif.
Ia juga mengatakan Fraksi Golkar memandang, perubahan tersebut dapat mendorong Belanja Negara dilaksanakan dengan perencanaan dan pengelolaan yang lebih pasti, efisien dan berkualitas sesuai semangat spending better. Defisit anggaran disepakati sebesar Rp616,1 triliun atau 2,53 persen PDB dengan SBN Neto Rp642,5 triliun dan Pinjaman Neto Rp133,3 triliun.
Bukan hanya itu, Fraksi Golkar juga mengapresiasi langkah pemerintah mengadakan pembiayaan utang melalui skema pinjaman yang cukup signifikan sebagai alternatif surat utang di pasar keuangan. “Langkah tersebut dapat mengurangi ketergantungan serta mitigasi risiko yang lebih baik di tengah volatilitas dan tingkat ketidakpastian yang tinggi di pasar keuangan dewasa ini,” pungkasnya. ist/sgh
