Hukrim  

Kalteng Urutan 12 Lokasi PSK Terbanyak di Indonesia, Benarkah?

Kalteng Urutan 12 Lokasi PSK Terbanyak di Indonesia, Benarkah?

PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 merilis data terbaru rincian jumlah provinsi dengan lokasi Pekerja Seks Komersial (PSK) terbanyak di Indonesia. Cukup mengejutkan, Provinsi Kalimantan Tengah berada urutan di 12 provinsi tertinggi dengan total 17 lokasi PSK.

Ketika dikonfirmasi Tabengan, apakah BPS Kalteng memiliki data lokasi/daerahnya? Ternyata, BPS tidak memiliki data lokasi tersebut dan tepat daerahnya di mana. Data yang dimiliki BPS terkait keberadaan lokasi PSK terdapat pada data hasil pendataan Potensi Desa (Podes) yang terakhir dilakukan pada tahun 2024. Dari hasil pendataan Podes pun hanya sebatas ada atau tidak adanya keberadaan lokasi PSK mangkal di suatu desa/kelurahan. Bukan menanyakan jumlah lokasi atau lokasi tempatnya dimana.

Jawaban resmi dari Subjek Matter (Tim Sosial) BPS Pusat di Jakarta atas pertanyaan Tabengan tersebut disampaikan Bagian Humas BPS Kalteng, Budi Setiawan, Selasa (11/2).

Setelah BPS melakukan pendataan, apa yang ditemukan di lapangan? Jawab: Hasil pendataan Podes 2024 ditemukan 17 desa/kelurahan yang memiliki lokalisasi/lokasi/tempat mangkal PSK di Kalimantan Tengah, bukan jumlah lokalisasi/lokasi/tempat mangkal PSK.

Lalu, apa yang ingin disampaikan oleh BPS Kalteng kepada masyarakat, untuk meluruskan informasi yang kurang tepat tersebut? Jawab: Menyampaikan bahwa angka 17 tersebut menunjukkan terdapat 17 desa/kelurahan di Kalimantan Tengah yang memiliki lokalisasi/lokasi/tempat mangkal Pekerja Seks Komersial (PSK) bukan terdapat 17 lokalisasi PSK. Jika melihat grafik yang dibandingkan antarprovinsi menjadi kurang tepat karena jumlah desa/kelurahan di setiap provinsi berbeda-beda.

“Informasi tambahan: Konsep definisi yang dipakai dalam pendataan Podes yang menanyakan keberadaan lokalisasi/lokasi/tempat mangkal Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah tempat PSK menjajakan diri, baik secara legal maupun ilegal yang dikelola secara kelompok maupun individu. Data tersebut diperoleh dari Pendataan Potensi Desa (PODES) berdasarkan informasi dari aparat desa/kelurahan,” demikian penjelasan BPS. ist