PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tengah melakukan validasi menyeluruh terhadap implementasi Kartu Huma Betang. Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo mengatakan, pihaknya kini sedang memantapkan rencana agar kartu tersebut benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Kartu Huma Betang itu saat ini kan sedang kita validasi. Kita betul-betul memantapkan, maunya Pak Gubernur dan kita semua itu kan Kartu Huma Betang bermanfaat untuk delapan program kegiatan,” ujar Edy Pratowo, di Palangka Raya, Sabtu (12/4).
Ia menjelaskan, delapan program tersebut mencakup berbagai sektor seperti bantuan untuk petani, nelayan, pelaku UMKM, pendidikan, dan kesehatan. Menurutnya, beberapa program sebenarnya sudah berjalan, seperti pendidikan gratis, beasiswa, pembagian kartu nelayan, kartu tani, hingga bantuan UMKM senilai Rp2,5 juta.
“Ini kan kita harapkan bisa terisi dalam satu kartu. Kemudian yang dibilang bantuan Rp2 juta juga nanti implementasinya dalam bentuk bagaimana, ini yang sedang dirumuskan,” jelasnya.
Edy juga mengungkapkan pentingnya legalisasi dan aplikasi sistem organisasi dalam pelaksanaan program tersebut. Dikatakan, aspek anggaran dan perhitungan keuangan negara juga menjadi perhatian serius agar tidak terjadi kesalahan dalam implementasinya.
“Ini kan juga menyangkut legalisasi Kartu Huma Betang. Ini pasti nanti kita hitung uangnya berapa, kemudian anggarannya kan juga harus disiapkan, ada dukungan dari DPR. Validasinya juga ada dari BPKP, BPK. Jangan sampai nanti kita salah,” tegasnya.
Ia menambahkan, tujuan utama dari integrasi dalam Kartu Huma Betang adalah untuk menyederhanakan berbagai program bantuan yang rutin digelontorkan pemerintah agar lebih efisien dan tidak tumpang tindih. Salah satu contoh efisiensi yang dimaksud adalah meminimalkan pengeluaran untuk kegiatan seperti ATK, forum diskusi, atau konsultasi yang selama ini memerlukan pembiayaan pelaksanaan di hotel.
“Jadi maksudnya, boleh nggak kita integrasikan dalam satu bentuk aja sih, paling lambat 2026. Kita kan harus mengembalikan uang ke pusat juga ada, kemudian memikirkan efisiensinya. Kegiatan-kegiatan yang rutinitas seperti ATK, forum diskusi, konsultasi, itu kan bisa diminimalkan. Jalannya ini kan bisa kita setir, bahkan bisa kita hilangkan polanya sekarang,” jelas Edy.
Ia menambahkan, Program Satu Rumah Satu Sarjana juga akan dikaitkan dengan implementasi Kartu Huma Betang ke depannya.
“Kartu Huma Betang mau kita seperti itu. Ini kita sedang memvalidasi ya, supaya jangan salah. Jangan nanti cepat-cepat atau terburu-buru, tahu-tahu salah. Ini apakah nanti harus dikeluarkan dalam bentuk Pergub, itu juga masih kita kaji,” pungkasnya.
Ia mengungkapkan, validasi dan integrasi ini diharapkan selesai sebelum tahun 2026, agar pelaksanaan program dapat lebih optimal dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalteng. ldw
