PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 di wilayah Kalimantan Tengah, termasuk Kota Palangka Raya, masih belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin usai Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (28/7).
“Memang secara akumulatif, di Kalteng baik itu kabupaten/kota, termasuk Kota Palangka Raya, masih di bawah target untuk realisasi APBD tahun ini,” ungkap Fairid.
Menurut Fairid, rendahnya capaian realisasi APBD disebabkan oleh proses penyesuaian terhadap dinamika kebijakan serta perubahan arah pembangunan yang membutuhkan waktu. Ia menegaskan, pelaksanaan APBD adalah proses yang tak bisa dijalankan secara instan.
“APBD sudah berjalan, tentu kan ada penyesuaian, ada pergeseran. Tapi tidak bisa pada saat itu pergeseran tidak bisa 100 persen. Mulanya karena efisiensi, kemudian adanya pergeseran-pergeseran lainnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyesuaian tersebut juga berkaitan dengan belum sepenuhnya terakomodasinya visi dan misi pemerintahan daerah dalam dokumen perencanaan APBD. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam menyinkronkan pelaksanaan program pembangunan dengan arah kebijakan jangka menengah.
Fairid juga menyoroti sejumlah kendala teknis dalam proses pelaksanaan anggaran, mulai dari peralihan sistem e-katalog dari versi 5 ke versi 6, hingga isu-isu teknis lainnya seperti TKDN dan TKDD.
“Saya tadi melaporkan juga ke pemerintah provinsi, selain kendala-kendala yang disebutkan tadi secara teknis, baik dari e-katalog dari versi 5 ke 6, TKDN, TKDD, tetapi tentunya adalah penyesuaian-penyesuaian,” tambahnya.
Fairid juga menyinggung dinamika kepemimpinan di Kota Palangka Raya yang sempat dipimpin Penjabat (PJ) Wali Kota selama hampir dua tahun, sebelum dirinya bersama Wakil Wali Kota definitif dilantik. Menurutnya, perubahan kepemimpinan ini turut membawa perubahan arah visi-misi yang memerlukan waktu untuk disesuaikan dalam perencanaan pembangunan.
“Penyesuaian-penyesuaian untuk mengimplementasikan visi-misi itu perlu perencanaan,” katanya.
Sebagai respons terhadap kondisi ini, Pemerintah Kota Palangka Raya akan memfokuskan anggaran perubahan tahun ini pada aspek-aspek fundamental, seperti penguatan regulasi, penyusunan perencanaan yang matang, serta kajian-kajian strategis.
“Maka di perubahan ini kami memfokuskan itu, apa yang perlu kita perbuat, baik dari perencanaan, regulasi, dan juga kajian-kajian, terutama optimalisasi PAT,” tegas Fairid.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan data ruang serta pembaruan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) untuk memastikan pembangunan lebih terarah dan sesuai dengan ketentuan hukum.
“Ini jauh lebih mendalam, termasuk kami mencoba menyinggung segi data ruang, segi RTRW, karena potensi-potensi itulah yang tadi, biar arah pembangunan lebih jelas, secara aturan juga sesuai, kemudian optimalisasi PAD nya juga bisa,” sebutnya.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Pemko Palangka Raya optimistis capaian APBD bisa ditingkatkan seiring waktu, selaras dengan visi pembangunan kota yang lebih terarah, berkelanjutan, dan berdaya saing. nws
