*Pemprov Kalteng Gencar Terapkan Sistem Berbasis Digital
PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Menghadapi pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) tidak tinggal diam. Di bawah kepemimpinan Gubernur H Agustiar Sabran, langkah cepat dan terukur langsung diterapkan melalui kebijakan efisiensi anggaran di seluruh sektor pemerintahan.
“Kami tidak panik. Kalau saya panik, masyarakat juga ikut panik. Maka yang kami lakukan adalah menyesuaikan diri dengan bijak,” ujar Gubernur Agustiar Sabran kepada awak media, Selasa (14/10).
Gubernur menjelaskan, kebijakan efisiensi tersebut mencakup pengurangan kegiatan seremonial yang dianggap tidak mendesak dan memperluas penggunaan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa kegiatan rutin yang sebelumnya digelar secara langsung kini beralih ke platform daring seperti Zoom meeting.
“Kegiatan yang tadinya bisa dilaksanakan lima kali dalam setahun, sekarang cukup satu kali. Seremoni kita kurangi, yang penting tujuannya tetap tercapai. Yang penting programnya jalan, bukan acaranya,” tegas Agustiar.
Selain penghematan pada kegiatan, efisiensi juga diterapkan pada berbagai lini pengeluaran, mulai dari perjalanan dinas, konsumsi rapat, hingga pengadaan alat tulis kantor (ATK).
“Perjalanan dinas dipangkas, ATK dikurangi, dan kalau rapat cukup dengan makanan ringan saja,” ujarnya.
Menurut Agustiar, efisiensi bukan berarti pemerintah berhenti bekerja, melainkan justru memperkuat fokus terhadap hasil dan efektivitas. Ia menekankan pentingnya memanfaatkan teknologi digital agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan anggaran.
“Sekarang sudah era digital, kenapa harus tatap muka kalau bisa lewat zoom? Sosialisasi koperasi Merah Putih pun kami lakukan secara daring setiap minggu. Ini sangat mengurangi beban biaya pemerintah,” jelasnya.
Pemprov Kalteng kini gencar menerapkan sistem kerja berbasis digital di berbagai bidang pelayanan publik. Langkah ini diharapkan tidak hanya menekan biaya operasional, tetapi juga mempercepat proses birokrasi dan meningkatkan transparansi.
Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai itu menegaskan bahwa kebijakan efisiensi ini bukan langkah penghematan semata, melainkan strategi adaptif untuk menjaga stabilitas fiskal daerah tanpa mengorbankan kinerja pembangunan.
“Efisiensi bukan berarti kita berhenti bekerja atau melambat. Dengan memanfaatkan teknologi dan menyusun ulang prioritas, program pembangunan tetap berjalan,” tegasnya. ldw
