PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Di tengah kabar menggembirakan naiknya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun 2025 yang mencapai 72,94 poin dengan kategori sedang, muncul catatan penting yang perlu menjadi perhatian serius. Masih terdapat sejumlah daerah dengan skor IPLM rendah, menandakan ketimpangan pembangunan literasi yang cukup signifikan antarwilayah di Bumi Tambun Bungai. Berdasarkan laporan Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispursip) Provinsi Kalteng, beberapa kabupaten tercatat memiliki skor IPLM terendah.
Kepala Dispursip Kalteng Adiah Chandra Sari mengungkapkan, rendahnya skor di beberapa wilayah tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor, mulai dari minimnya akses terhadap fasilitas literasi hingga rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi.
“Beberapa daerah memang masih menghadapi tantangan struktural dan geografis, termasuk akses terbatas ke perpustakaan, kurangnya tenaga pustakawan, serta belum meratanya kegiatan literasi yang menyentuh masyarakat lapisan bawah,” jelas Adiah, Jumat (17/10).
Menurutnya, daerah dengan tingkat literasi rendah juga umumnya menghadapi kesenjangan digital, yang turut menghambat kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi dan pengetahuan secara luas.
“Di beberapa wilayah pedalaman, sinyal internet masih terbatas. Kondisi ini membuat masyarakat kesulitan mengakses sumber belajar digital, padahal literasi digital saat ini menjadi kebutuhan utama,” tambahnya.
Ketimpangan ini terlihat mencolok jika dibandingkan dengan daerah-daerah yang mencatat skor tinggi. Barito Selatan berhasil menembus skor 88,57, disusul Lamandau (87,76) dan Sukamara (85,46). Bahkan, Kota Palangka Raya sebagai ibu kota provinsi juga mencatatkan skor 78,82, masuk kategori tinggi.
Perbedaan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah provinsi dalam merancang kebijakan literasi yang inklusif dan merata. Dispursip Kalteng menegaskan komitmennya untuk mempersempit kesenjangan tersebut melalui sejumlah langkah strategis.
“Kami tidak ingin ada daerah yang tertinggal. Literasi adalah hak semua warga. Intervensi harus disesuaikan dengan konteks lokal agar lebih efektif dan berdampak langsung,” tegas Adiah.
Adiah menjelaskan, Dispursip Kalteng telah menyiapkan beberapa program prioritas untuk mendorong percepatan pembangunan literasi di wilayah dengan skor rendah. Di antaranya, peningkatan fasilitas perpustakaan desa dan kelurahan, termasuk pengadaan koleksi buku baru dan jaringan internet. Pelatihan literasi digital dan literasi dasar bagi masyarakat umum.
Kemudian pemberdayaan kader literasi lokal untuk menjangkau kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan, dan lansia. Kemitraan lintas sektor dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta guna memperluas jangkauan kegiatan literasi.
“Pendekatan kolaboratif sangat penting. Kami berupaya agar kegiatan literasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan bersama masyarakat,” ujar Adiah.
Capaian IPLM tahun 2025 ini menjadi bahan evaluasi penting bagi seluruh pemangku kepentingan di Kalteng. Meski ada kemajuan yang patut diapresiasi, ketimpangan antarwilayah tetap harus menjadi perhatian serius agar semangat pemerataan pembangunan literasi tidak sekadar slogan.
Adiah menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan literasi tidak hanya diukur dari peningkatan skor indeks semata, melainkan dari perubahan nyata dalam kemampuan masyarakat mengakses dan memanfaatkan informasi untuk meningkatkan kualitas hidup.
“Keberhasilan program literasi seharusnya terlihat dari seberapa jauh masyarakat bisa mandiri, kritis, dan produktif melalui akses informasi yang merata dan berkualitas,” tuturnya.
Ia menambahkan, tujuan akhir dari pembangunan literasi adalah membentuk sumber daya manusia yang unggul, cerdas, dan berdaya saing.
“Kami ingin menjadikan literasi sebagai kekuatan untuk membangun sumber daya manusia unggul di Kalteng. Namun itu hanya bisa dicapai jika semua wilayah bergerak bersama, tanpa ada yang tertinggal,” pungkas Adiah.ldw
